Network
Literasi News - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengimbau pemerintah daerah bisa menetapkan masa kontrak kerja lima tahun, bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang usianya masih lama dari pensiun.
Hal itu dinilainya penting untuk melindungi sekaligus memberikan kepastian kepada para PPPK terkait kelangsungan kerjanya. Sebab saat ini ramai dibahas dan menjadi kekhawatiran itu terkait kemungkinan singkatnya masa kerja, dan tidak ada perpanjangan lagi.
"Saya harap sih para pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk menetapkan masa kontrak PPPK lima tahun. Kecuali bagi yang tinggal setahun lagi pensiun, masa kontraknya hanya setahun tidak apa apa," kata Bima Haria dalam dialog membahas guru PPPK di salah satu stasiun televisi nasional 6 Januari 2021 lalu.
Baca Juga: Gempa Sulbar: 27 Meninggal Dunia, Warga Dicegah Mengungsi ke Pegunungan
Dia menjelaskan, di dalam PermenPAN-RB Nomor 70 Tahun 2020 tentang perjanjian masa kerja PPPK, memang ada ketentuan minimal setahun dan maksimal lima tahun.
Pengertian dalam regulasi tersebut adalah PPK bisa mengambil batas kontrak lima tahun bagi PPPK yang usianya belum mendekati pensiun.
"Kenapa disitu ada di bawah lima tahun, jadi munculnya minimal satu tahun itu sebenarnya untuk mengakomodir pegawai honorer yang usianya sudah menjelang pensiun. Kalau batas usia pensiunnya masih panjang, kami sih berharap PPK mengontrak para PPPK hingga lima tahun," ujarnya.
Baca Juga: Cegah Covid Buat e-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Cukup Via Online SilaSidakep Berikut Caranya
Selain itu, kekhawatiran lainnya ada juga aturan terkait evaluasi kinerja yang dilakukan setiap tahun. Kekhawatiran muncul, saat evaluasi itu nantinya bisa diberhentikan sememena.
"Memang benar ada evaluasi kinerja setiap tahun. Tapi itu tak hanya buat PPPK, evaluasi kinerja itu berlaku juga bagi PNS. Dalam evaluasi ini ada aturan yang harus diikuti, jadi pejabat pembina tidak bisa semena mena, ada pedomannya," ujarnya.
