Network
Literasi News - Pemerintah telah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan secara serempak mulai awal Januari 2021. Pada APBN tahun 2021, anggaran sebesar Rp110 Triliun telah disiapkan oleh pemerintah untuk melanjutkan program perlindungan sosial.
Hal ini dilakukan untuk memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi. Kementerian Sosial (Kemensos) pun memastikan kelanjutan tiga program bansos, yakni Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Tunai (BST).
Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan pada pekan pertama di tahun 2021, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah bisa menikmati bantuan sosial (bansos) sesuai arahan Presiden.
Baca Juga: Isolasi Mandiri, Gubernur Khofifah Bak Ibu Rumah Tangga Biasa, Nyuci Baju Sendiri tanpa Mesin Cuci
Risma menargetkan, bansos sudah bisa diterima oleh KPM mulai 4 Januari 2021. Namun untuk kawasan terluar, terpencil, dan tertinggal (3T) seperti sebagian Papua, mungkin mekanismenya berbeda.
“Kemensos akan bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia menyalurkannya kurang lebih tanggal 4 Januari. Kita berharap satu minggu bisa kelar di seluruh Indonesia,” katanya.
Risma pun sudah menginstruksikan jajarannya di Kemensos untuk bekerja non stop. Hal ini untuk memastikan agar ketiga bansos tersebut dapat disalurkan serentak di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Cepat Kirim Lamaran, BPJS Kesehatan Masih Buka Lowongan Kerja untuk PTT di Seluruh di Indonesia
“Kita tidak ada libur. Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat (KPM),” kata Risma usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara Selasa 29 Desember 2020.
Mengutip arahan Presiden, Risma menyatakan, ada kebutuhan untuk segera mencairkan bansos kepada KPM di daerah. Hal ini karena dana bansos berdampak signifikan terhadap perputaran roda perekonomian di daerah.
“Misalkan bansos sembako itu rata-rata 1 bulannya senilai Rp3,76 triliun. Kalau dibagi 514 kabupaten/kota, kurang lebih ada sekitar Rp60 miliaran di daerah. Ini berputar untuk pemenuhan kebutuhan permakanan, kebutuhan pokok. Jadi membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun,” katanya.
Baca Juga: Simak Perubahan Skema Bansos Tahun Ini. KPM Jabodetabek Jadi Terima BLT
Presiden Joko Widodo meminta agar bansos segera disalurkan di awal bulan Januari. Dengan demikian, bansos diharapkan akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.
“Saya sudah sampaikan ini pada Pak Menko tapi ini ada Bu Mensos, Januari awal harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya dikutip Literasinews dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI.
Presiden juga menginstruksikan agar bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, terutama di Jabodetabek, selanjutnya diberikan dalam bentuk tunai melalui pos atau bank.
Baca Juga: BBPK Ciloto Cipanas Jadi Pusat Isolasi Pasien Covid-19 di Cianjur, Tersedia 94 Tempat Tidur
“Jadi jangan sampai mundur. Bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan,” jelasnya.
Jokowi mengungkapkan pada APBN tahun 2021, anggaran sebesar Rp110 Triliun telah disiapkan oleh pemerintah untuk melanjutkan program perlindungan sosial.
Dari jumlah tersebut, Rp45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Nantinya setiap KPM masing-masing akan menerima Rp200 ribu per bulan.
Baca Juga: Lakukan 9 Langkah Ini untuk Memastikan Cair Tidaknya BLT BPJS Ketenagakerjaan Anda
Kemudian untuk Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah menyiapkan Rp28,7 Triliun untuk 10 juta KPM selama 4 triwulan. Selanjutnya, bansos tunai pemerintah menyiapkan Rp12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp300 ribu selama 4 bulan.
“Kemudian program kartu prakerja Rp10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik Rp3,78 triliun,” lanjutnya.
Berikutnya, Presiden meminta agar jajarannya memastikan bahwa bansos disalurkan dengan tepat sasaran. Jika diperlukan perbaikan data, pemerintah daerah harus dilibatkan. “Libatkan daerah dalam melakukan perbaikan-perbaikan data,” imbuhnya.
Baca Juga: Begini Reaksi Cak Imin Terkait Rencana Penghapusan Guru Menjadi PNS
Presiden menegaskan agar jangan sampai ada potongan-potongan dalam bentuk apapun. Untuk itu, Presiden meminta agar bansos dikirimkan langsung ke akun rekening penerima manfaat.
“Jadi proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system, saya kira itu yang kita inginkan,” tandasnya.
Mengenai hal tersebut, Mensos menegaskan, pihaknya tengah menyiapkan mekanisme pelaporan yang lebih detail dari penerima bantuan sosial (bansos). Hal ini diharapkan dapat menghindari adanya pemotongan atau penyelewengan bantuan.
Baca Juga: Cek Segera, Enam Bansos ini akan Disalurkan Awal Januari 2021 Ini, di antaranya Ada BLT
“Jadi bukan hanya kami memberikan bantuan tapi ada pelaporan juga untuk penerima bantuan. Sehingga kami harapkan tidak ada lagi yang berusaha memotong karena laporan-laporan itu akan masuk di kami di dalam proses setiap penerimaan bantuan kepada para penerima bantuan,” ujarnya.
Mekanisme tersebut, lanjutnya, akan dimulai pada bulan Februari, sementara pemberian bantuan sendiri akan dilaksanakan mulai bulan Januari.
“Untuk sembako, nanti akan kita adakan. Karena Januari harus segera (dimulai), maka pada bulan Februari ada mekanisme yang akan kita perbarui yang lebih mudah namun kita lebih detail untuk melakukannya,” ujarnya.
Baca Juga: Pemerintah Menghapus Formasi CPNS Guru? DPR RI Kaget karena Tak Pernah Ada Pembahasan
Selain itu, Mensos juga mengatakan pihaknya akan membuat edaran dan memantau penggunaan bansos tersebut. “Kami akan pantau karena insyaallah bulan Februari kami sudah akan menyiapkan tools/alat untuk kami akan mengetahui uang itu dibelanjakan untuk apa saja,” tegasnya.
Risma juga mengingatkan agar dana bansos tidak digunakan untuk pembelian rokok. Jika terjadi, maka pihaknya akan melakukan evaluasi untuk penerima bantuan.
“Instruksi Bapak Presiden adalah tidak ada penggunaan untuk pembelian rokok. Sekali lagi, jangan sampai bantuan ini untuk kesehatan namun kemudian ada masalah karena digunakan untuk (membeli) rokok,” katanya.
Baca Juga: Ada Keringanan Tunggakan BPJS Kesehatan,Download Dulu Aplikasinya Dengan Cara Ini
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan rencana pemberian bantuan akan dimulai secara serempak pada awal Januari. "Pada awal Januari nanti kita harapkan keluarga penerima manfaat sudah bisa mendapatkan bantuan langsung, baik itu yang disalurkan melalui PT Pos maupun melalui bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah (bank himbara),” ujarnya.
Menko PMK meminta kepada seluruh bank himbara (himpunan bank milik negara) untuk mematuhi kesepakatan untuk segera meminta para penerima manfaat mencairkan dana yang sudah diberikan.
“Ketika dana sudah masuk di rekening mereka harus segera diminta untuk diambil, tidak boleh ditahan karena ini digunakan untuk memperkuat daya beli, untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, agar mereka betul-betul bisa terhindar dari dampak buruk dari Covid-19 ini sekaligus untuk mempercepat pemulihan ekonomi,” ujarnya.
Baca Juga: Siapa Tahu Anda Penerima Bansos BST Rp300 Ribu, Segera Cek di dtks.kemensos.go.id
Untuk penerima manfaat, Muhadjir meminta agar mematuhi pedoman yang telah diterbitkan oleh Kementerian Sosial dalam menggunakan bantuan yang diberikan, antara lain untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan masalah pangan.
Dalam keterangan persnya, Menko PMK juga menjelaskan mengenai realisasi bansos pada tahun 2020 yang dinilainya sudah berjalan baik, dengan rata-rata capaiannya di atas 90 persen.
“Tinggal beberapa bagian yang belum tuntas yang kita harapkan akhir tahun ini nanti semuanya sudah tuntas,” ujarnya.
Baca Juga: Kartu Prakerja 2021 Dibuka Lagi, Tidak Semua Bisa Daftar. Simak Penjelasan, Cara & Syarat Daftarnya
Pada tahun 2020 telah direalisasikan bantuan sosial antara lain melalui PKH dan bantuan sembako yang juga sudah dilaksanakan sebelum pandemi, serta bantuan khusus untuk menangani dampak sosial dari pandemi yaitu berupa Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
“Semua skema itu sudah selesai pada tahun ini, serapannya rata-rata adalah di atas 90 persen bahkan ada yang sudah 100 persen. Untuk PKH itu sudah 100 persen, untuk BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau Kartu Sembako itu juga sudah 100 persen,” pungkas Muhadjir.***
