Network
Terkait pengadaan vaksin Covid-19 ini, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Dalam Perpres tersebut disebutkan, pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada BUMN serta penunjukkan langsung badan usaha penyedia. Pengadaan juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga/badan internasional. Namun dalam kerja sama ini hanya terbatas untuk penyediaan vaksin, tidak termasuk peralatan pendukung untuk vaksinasi.
Baca Juga: Pandemi, 84,7 Persen Publik Menilai Tepat Strategi Kemendikbud Bagikan Kuota Internet Gratis
“Namun, ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (6), jika vaksin sudah dapat diproduksi dan tersedia di dalam negeri, pemerintah akan mengutamakan vaksin dari dalam negeri,” demikian bunyi salah satu pasal dalam Perpres 99 tersebut, sebagaimana dipublikasikan di laman setkab.go.id.
Masih dalam Perpres 99, disebutkan pula soal harga vaksin covid-19 bahwa Menteri Kesehatan RI berwenang untuk menetapkan harga. Berdasarkan bunyi Pasal 10 ayat (1), Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian Vaksin Covid-19 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya Vaksin Covid- 19.
“Penetapan harga dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik, akuntabel, dan tidak ada konflik kepentingan,” demikian penegasan soal harga vaksin Covid-19, dalam Perpres 99/2020.
Baca Juga: Provinsi Cirebon, P3C: Agar Masyarakat Pantura Tidak Terperosok Lebih Jauh ke Jurang Kemiskinan
Pemerintah saat ini measih melakukan penjajakan dengan sejumlah negara terkait pengadaan vaksin Covid-19. Beberapa kandidat produk vaksin yang kerap disebut-sebut di antaranya Sinovac, Sinopharm, Cansino, AstraZeneca.***
