Network
Literasi News - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 dilaksanakan konsisten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Demikian ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin 15 Maret 2021, Tito mengungkapkan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 merupakan amanat Undang-Undang untuk konsisten dijalankan.
“Kita konsisten kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Kami dari Kemendagri berpendapat, pilkada tetap dilaksanakan di tahun 2024,” ujarnya.
Baca Juga: Soal Impor Beras 1 juta Ton, Ridwan Kamil Ingatkan Harga Beras Petani Lokal Akan Jatuh
Oleh karena itu, lanjut Tito, perbaikan dapat dilakukan pasca pelaksanaan, bukan sebelum Pilkada dilaksanakan. Demikian dikutip Literasinews dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI.
“Kita harus konsisten, Undang-Undang ini kita ikuti, kita jalankan untuk pilkada tetap dilaksanakan di tahun 2024, kita bisa revisi setelah kita laksanakan, bukan sebelum kita laksanakan,” tegasnya.
Dikatakannya, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pasal 201 ayat 8 disebutkan, Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.
Baca Juga: Begini Cara Penanganan Cabai Segar, Mulai Dari Kebun Hingga Pengiriman
“Pilkada merupakan amanat Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2016, di mana nanti pilkada akan dilaksanakan secara serentak di bulan November Tahun 2024,” ujarnya.
Mendagri menilai, tak kalah penting yakni tata kelola dan manajemen dalam pelaksanaan pesta demokrasi menjadi kunci pelaksanaan pilkada yang sukses.
