Network
Literasi News - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Bandung menggelar aksi awalan sebagai bentuk merespon kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait kenaikan harga BBM yangbertempat di Gedung Sate dan DPRD Jawa Barat pada Senin, 5 September 2022.
Aksi menolak kenaikan harga BBM perdana ini diikuti sekitar 200 anggota dan kader PMII Cabang Kota Bandung.
Masa aksi dari anggota dan kader PMII Cabang Kota Bandung mulai bergerak pukul 15:00 WIB ke titik utama aksi.
Baca Juga: Eduardo Almeida Jadi Pelatih Ke 6 Keluar di Liga 1, Berikut 5 Pelatih Lain yang Bernasib Sama
Satu persatu masa aksi mulai melakukan penyampaian-penyampaian aspirasi dan keresahan yang disampaikan lewat orasi, puisi dan teatrikal.
"Kami siap kawal sampai tuntas" Ujar Ketua terpilih PMII Kota Bandung Maulana Yusuf kepada wartawan.
Yusuf menyebut dengan munculnya kebijakan dari pemerintah yang sudah menaikan harga BBM sedangkan regulasi terkait BBM sendiri belum ada, maka dari itu PC PMII Kota Bandung merespon dengan menggelar aksi massa.
"Hal ini membuktikan komitmen PMII
Kota Bandung terhadap keberpihakan isu kerakyatan," katanya.
Sementara itu, Harry Ahmad Gunawan selaku Koorlap Aksi Massa PMII Kota Bandung ini mengacam jika tidak ada respon pihaknya siap turun aksi lagi dengan jumlah masa yang lebih banyak.
Bahkan kata Harry, dalam aksi lanjutan tersebut pihaknya akan terjun lagi dengan element masyarakat lainnya.
"Apabila aksi massa kali ini tidak juga dapat
direspon oleh pemerintah DPRD Jawa Barat, Kami siap turun aksi kembali bersama masyarakat khusus nya para kelompok Ojek Bandung Raya (KOBR) kedepannya," paparnya.
Adapun tuntutan yang dilayangkan oleh
PMII Kota Bandung pada Aksi Massa kali ini diantaranya yaitu:
1. Menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan
mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan Pandemi Covid-19;
2. Meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif BBM disetiap jenisnya,
3. Mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas (migas) dan
pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir,
4. Meminta peninjauan Kembali persoalan kebijakan program BLT, karena tidak sesuai dengan langkah solusi terhadap peningkatan dan kestabilan daya beli masyarakat
Selanjutnya PC PMII Kota Bandung pun menyoroti hal-hal yang menjadi solusi sekaligus pemerintah harus memiliki perhatian penuh pada 5 poin, yaitu
Baca Juga: Sukses Bawa Persib Bandung Menang Atas RANS, Luis Milla: Kemenangan Ini Untuk Almarhum Pak Ajun
1. Memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM
bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM;
2. Membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua, angkutan umum dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan dan perkebunan;
3. Mengalokasikan pendapatan yang besar (windfall income) dari kenaikan harga komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di pasar global seperti batubara dan sawit untuk menambal subsidi BBM;
4. Melakukan realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM; dan
5. Mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang.***
