Network
Literasi News - Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tasikmalaya berlangsung di depan Gedung DPRD Tasikmalaya, Kamis 14 Juli 2022. Mereka menolak pengesahan RUU KUHP.
Aksi PMII tersebut diwarnai bakar ban, mereka juga turut menggelar aksi teatrikal menggambarkan penderitaan rakyat yang tertindas atau diskriminalisasi oleh aturan yang dinilai merugikan masyarakat tersebut.
Puluhan mahasiswa itu juga mendesak agar surat dari DPRD ke setiap kampus yang isinya supaya pihak kampus melakukan pembinaan terhadap mahasiswa yang kerapkali menggelar aksi demonstrasi untuk ditarik kembali.
Baca Juga: Deretan 100 Teka-teki MPLS, Mulai dari Makanan hingga Barang, Temukan Jawabannya Disini
Di mata para mahasiswa, hal itu merupakan bentuk intimidasi serta pembungkaman hak berpendapat dengan cara menakut-nakuti mahasiswa seperti ancaman dalam pemberian nilai dan lainnya.
"Memang sempat ditarik kembali, ternyata ada revisi yang isinya kami tafsirkan pembungkaman seperti zaman Orde Baru lagi. Ini himbauan atau pembinaan seperti apa tak jelas. Makanya kami desak agar dicabut kembali," Ujar Korlap aksi Pahmi Sidiq di sela aksi.
Mereka juga mempertanyakan mengenai surat penolakan dari Aliansi BEM Tasikmalaya yang ditujukan kepada DPR RI melalui DPRD Kota Tasikmalaya pada aksi serupa yang digelar sebelumnya.
"Tadi di awal pernyataan Wakil Ketua DPRD, surat yang disampaikan BEM Tasikmalaya sedang proses tetapi ternyata ketika diminta bukti atau resi pengirimannya tidak bisa ditunjukan. Ini DPRD untuk urusan administrasi surat keluar juga tidak bener, repot ini," Kata dia.
Mereka pun mendesak agar surat tuntutan dari BEM maupun dari PMII bisa dikirim hari ini juga. Sampai azan Magrib, massa aksi yang datang sejak sekitar pukul 15.00 WIB masih bertahan menunggu dan memastikan surat tuntutan dikirim.
