Network
Literasi News – Sambil menunggu pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) akan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac buatan China, tampaknya kegalauan masyarakat akan vaksin tersebut belum mereda.
Mantan Wakil Ketua DPR RI Fraksi PKS, yang kini pindah haluan ke Partai Gelora, Fahri Hamzah ‘menantang’ 10 petinggi Negara untuk divaksin terlebih dahulu.
Lewat cuitan di akun Twitternya, @fahrihamzah, pada Minggu 20 Desember 2020 pukul 14.09WIB, Fahri mengusulkan orang yang pertama divaksin adalah Presiden RI Joko Widodo, kemudian Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MA, Ketua MK, Menteri kesehatan, Kapolri, dan Panglima TNI.
Baca Juga: BLT BPJS Ketenagakerjaan Belum Cair?Cek Dengan Tiga Cara Ini
Urutan selanjutnya, Fahri pun mengajak netizen untuk melanjutkan siapa yang pantas untuk divaksin Covid-19 tersebut. Namun Fahri tidak menjelaskan alasan akan usulannya tersebut.
Berikut cuitan Fahri Hamzah pada akun Twitternya, #GS2020KolaborasiYuk @Fahrihamzah
Usul Urutan Vaksin:
1. Presiden.
2. Wakil Presiden.
3. Ketua MPR.
4. Ketua DPR.
5. Ketua DPD.
6. Ketua MA.
7. Ketua MK.
8. Menteri Kesehatan.
9. Kapolri.
10. Panglima TNI.
11....lanjutkan. #YakinkanRakyat— #GS2020KolaborasiYuk (@Fahrihamzah) December 20, 2020
Baca Juga: Mau Jadi Bagian dari 1 Juta Guru PPPK 2021? Buruan Kunjungi Dua Link Terkait Pendaftaran
Usulan Fahri Hamzah itupun mendapat beberapa balasan yang justru mengarah pada dirinya untuk divaksin pada urutan berikutnya, seperti dicuitkan Arries @AriestaRiico_
12. Fachri Hamzah
13. Fadli Zonk
14. Said Didu
15. Rocky Gerung
16. Aa Gym
17. UAS
18. TengkuZul
19. Haikal Hasan
20. Anies Baswedan
21. Kelg dirmh & kelg sekampung#YakinkanRakyat— Arries (@AriestaRiico_) December 20, 2020
Baca Juga: Resmi Beroperasi, Pelabahun Patimban Subang Ekspor 140 Unit Kendaraan Ke Berunei Darussalam
Presiden Joko Widodo sendiri sejak 16 Desember lalu telah menjelaskan kepada publik bahwa dirinya siap untuk menjadi orang pertama yang divaksin Covid-19.
Kesiapan tersebut ditegaskan melalui akun Twitter pribadi presiden, Joko Widodo @jokowi termasuk di berbagai platform media lainnya, baik dalam bentuk narasi tulisan maupun secara lisan yang terekam dalam video berdurasi 2:01 menit.
Berikut keterangan Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa vaksin Coid-19 sepenuhnya gratis tanpas syarat bagi rakyat Indonesia serta siap untuk menjadi orang yang pertama divaksinasi.
Baca Juga: BLT BPJS Ketenagakerjaan Termin 3 tahap 1 Tahun 2021 sedang Dibahas Kemenaker dan KPC PEN
Hari ini dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk seluruh warga masyarakat adalah GRATIS. Dan saya akan menjadi yang pertama menerima vaksin.
Tidak ada alasan masyarakat tidak mendapatkan atau meragukan keamanan vaksin. pic.twitter.com/BnSbbkq3Zj— Joko Widodo (@jokowi) December 16, 2020
Lebih jelas lagi Jokowi menerangkannya secara lisan dalam rekaman video tersebut:
“Assalamualaikum warrohmatullohiwabarokatuh.
Hari ini saya ingin menyampaikan perkembangan Vaksin Covid-19.
Jadi, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa Vaksin Covid-19 untuk mesyarakat adalah geratis. Sekali lagi, gratis tidak dikenakan biaya sama sekali.
Untuk itu saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.
Baca Juga: Begini Cara Cek BLT BSU, Kemenaker klaim 89 Persen Karyawan Telah Terima BLT BSU
Dan juga mengintruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasikan dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin.
Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman.
Terkahir saya ingatkan kepada masyarakat terus berdisiplin menjalankan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan.
Terimakasih, wassalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh” demikian tutur Presiden RI Joko Widodo dalam videonya.
Baca Juga: Sejumlah Rekening Penerima BSU atau BLT BPJS masih Bermasalah, BPJS Terus Berupaya Memperbaikinya
Terkait vaksinasi Covid-19, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan ,Dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, mengatakan bahwa kebijakan vaksinasi gratis yang diumumkan Presiden Jokowi pada 16 Desember itu benar-benar tanpa tanpa persyaratan apapun tanpa persyaratan keanggotaan dan keaktifan di BPJS Kesehatan seperti sempat ramai diisukan sebelumnya.
Menurutnya, saat ini Kemenkes dan lintas Kementerian/lembaga tengah melakukan pendalaman dan penyesuaian skema dan mekanisme vaksinasi.
"Setelah skema ini dirampungkan, maka akan disosialisasikan segera kepada pemerintah daerah dan masyarakat," ujar Nadia, dikutip dari laman covid19.go.id.
Baca Juga: Kabar Gembira! BLT BPJS Termin 3 Tahap 1 Akan Cair, Simak Berikut Caranya
Dijelaskan, program vaksinasi Covid-19 merupakan prioritas pemerintah yang akan dilaksanakan secara bertahap setelah keluarnya izin penggunaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia MUI).
“Kemenkes akan memastikan kesiapan semua fasilitas pelayanan Kesehatan, tenaga Kesehatan dan sistem distribusi untuk pelaksanaan vaksinasi”, terang Nadia.
Sementara Dr. Lucia Rizka Andalusia, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Badan POM mengatakan, seluruh prosedur harus dilalui dengan baik guna menjamin keselamatan masyarakat serta efektivitas vaksin termasuk tahapan uji klinik fase III.
Baca Juga: Waduh Jelang Natal dan Tahun Baru Harga Telur Melonjak Tinggi
“Sebagai otoritas pengawas obat dan makanan di Indonesia, Badan POM berkewajiban mengawal ketat keamanan khasiat dan mutu vaksin Covid-19, sebelum dan selama digunakan dalam program vaksinasi nantinya.” Ujar Rizka.
Terkait vaksin Sinovac, Rizka menegaskan bahwa Badan POM tengah melakukan evaluasi keamanan khasiat dan mutu vaksin dengan merujuk standar internasional seperti WHO, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika (FDA), Badan Pengawas Obat Eropa (EMA) dalam melakukan evaluasi pemberian EUA.***
