Literasi News - Batas-batas di ruang digital yang nyaris tak ada, membuat propaganda radikal terorisme bisa dengan mudah masuk. Dengan makin meningkatnya aktivitas masyarakat di dunia digital, apalagi di masa pandemi ini, maka warga makin berpotensi besar terpapar paham radikalisasi yang kian marak.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar, saat memberi sambutan dalam Rakernas Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) VIII bertema "Kolaborasi untuk Indonesia”, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Selasa, 2 Maret 2021 malam.
"Dan, propaganda radikal tersebut dapat dikalahkan dengan mengisi dunia maya oleh konten-konten positif, yang sarat nilai toleransi dan perdamaian," ujar Boy.
Dia menuturkan, nilai-nilai yang tidak sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia, seperti inteoleransi, bisa menjadi pemicu lahirnya paham radikalisme di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dia meminta FKPT bisa segera berperan aktif dalam melakukan pencegahan paham radikalisme yang mengarah kepada terorisme.
Boy juga menyarankan, saat FKPT melakukan sosialisasi agar melibatkan tokoh masyarakat setempat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh agama, pendidikan, dan tokoh-tokoh lainnya.
"Kita semua adalah pejuang anti radikalisme intoleran. Inilah tugas kemanusiaan yang diwarisi para leluhur kita. Menjadi tugas kita menjaga kesatuan dan persatuan nilai-nilai luhur bangsa. Tentunya, FKPT masing-masing provinsi agar melaksanakan program-program yang telah tersusun dan mengidentifikasi permasalahan dengan baik, meski di tengah keterbatasan dan kendala akibat pandemi Covid-19," tuturnya.
Baca Juga: Dimana dan Berapa Harga Rumah KPR Bersubsidi? Langsung Saja Cek di Tiga Situs Resmi Ini
Kolaborasi antarstakeholder dalam mensinergikan pencegahan terorisme di daerah dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan pemerintah berbasis penerapan nilai kearifan lokal, sangat diperlukan BNPT. Berangkat dari hal itu, pada tahun 2021, BNPT membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang kini ada di 32 provinsi.
Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT, Moch. Chairil Anwar menuturkan, dalam menjalankan tugasnya, FKPT punya misi yang kuat untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat dalam menghadapi ancaman penyebaran ideologi radikal terorisme. Termasuk, menggugah kesadaran masyarakat melawan ancaman terorisme di daerah secara berkelanjutan, terukur, dan sesuai kearifan lokal.
Baca Juga: Cara dan Syarat Mengajukan Rumah KPR Bersubsidi
"Hadirnya FKPT merupakan bentuk konkrit BNPT dalam mencegah masuknya paham radikalisme dan terorisme yang mengancam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Chairil dalam acara yang menerapkan prokes ketat tersebut.
Dia menambahkan, dalam mencegah radikal terorisme di daerah, FKPT memberi pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya penyebaran ideologi radikalisme dan terorisme. Dan, pencegahan itu harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat.
Baca Juga: Beasiswa S2 ke Luar Negeri, Ada 5 Negara, Simak Syarat dan Tanggal Pendaftarannya
"Oleh karena itu, saya meminta agar seluruh pengurus FKPT dapat mengembangkan kearifan lokal budaya di daerah masing-masing yang lebih majemuk sebagai kekuatan untuk menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme," tutur Chairil dalam laporannya.
Rakernas dihadiri 192 peserta secara offline dan online, dengan menerapkan prokes ketat. Selain Ketua BNPT, acara juga dihadiri Sekretaris Utama BNPT Mayjen TNI Untung Budiharto, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Hendri Pahuruman Lubis, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto, Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat BNPT Bangbang Surono dan lainnya. Hadir juga Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif, Bupati Manggarai Barat, Editasius Endi, dan Forkompimda Provinsi NTT. ***