1.294 Warga Kelompok Rentan dari Empat Kabupaten Telah di Evakuasi, Antisipasi Ancaman Erupsi Merapi

- 12 November 2020, 19:19 WIB
Lebih dari 1.000 warga desa yang direkomendasikan untuk evakuasi telah menempati tempat evakuasi di empat kabupaten, antara lain Kabupaten Boyolali, Magelang, Klaten dan Sleman.
Lebih dari 1.000 warga desa yang direkomendasikan untuk evakuasi telah menempati tempat evakuasi di empat kabupaten, antara lain Kabupaten Boyolali, Magelang, Klaten dan Sleman. /Komunikasi Kebencanaan BNPB/Dume Sinaga

Literasi News - Lebih dari 1.000 warga telah menempati tempat evakuasi tersebar di empat kabupaten. Mereka yang dievakuasi sebagian besar merupakan kelompok rentan, seperti lanjut usia, anak-anak, balita, ibu hamil, disabilitas dan ibu menyusui. 

Dilansir dari laman resmi BNPB, Kamis 12 November 2020, Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB mencatat 1.294 warga telah dievakuasi ke beberapa titik di empat kabupaten, yakni Kabupaten Boyolali, Magelang, Klaten dan Sleman.

Jumlah total warga yang dievakuasi tertinggi di Kabupaten Magelang sebanyak 835 jiwa, disusul Sleman 203, Boyolali 133 dan Klaten 123. Mereka tersebar di tempat evakuasi sementara (TES) maupun tempat evakuasi akhir (TEA).

Baca Juga: Ini Peraturan tentang Gaji dan Tunjangan PPPK 'Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja'

Kebutuhan makan dan minum telah disiapkan di tempat penampungan. Para sukarelawan membantu penyediaan bahan baku seperti sayuran. Makan dimasak di dapur umum atau pun mobil dapur lapangan. 

Pos pendukung di tempat penampungan telah siap memberikan pelayanan, seperti pos kesehatan siaga 24 jam. Misalnya pos pendukung di salah satu TEA Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Pemerintah desa tidak hanya menyiapkan tempat tetapi tenaga. Ini menjadi bukti kuatnya sister village dalam konteks kebencanaan, warga dari suatu desa membantu warga desa lainnya.

Baca Juga: Daftar SIM Online untuk Perpanjangan SIM A dan C, Langsung Klik Alamat Ini

Sementara itu, pelayanan pemdes tidak terlepas dari dukungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari tingkat kabupaten maupun provinsi. Kesiapsiagaan maupun penanganan darurat, empat pemerintah daerah di tingkat kabupaten tersebut telah menetapkan status keadaan darurat, baik siaga maupun tanggap darurat.

Status tersebut akan mempermudah BPBD dalam aksesibilitas sumber daya maupun akuntabilitas dalam penyelenggaraan operasi tanggap darurat. Pada masa kesiapsiagaan, BPBD terus mengevaluasi apabila kondisi semakin kritis, seperti jalur dan transportasi evakuasi, jalur dan peralatan komunikasi. Selain itu penerapan protokol Kesehatan saat proses evakuasi maupun di tempat penampungan. 

Halaman:

Editor: Hasbi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x