Network
“Jika menolak seluruhnya kan ini juga menghina akal sehat. Jika ada pasal pasal yang bermasalah dan dinilai merugikan, ruang konstitutusionalnya ada di MK. Mestinya sikap gubernur harus seperti itu,” tegasnya.
Ia menjelaskan, semua pihak harus memposisikan bernegara secara benar, tidak terlalu mengikuti tekanan alias tidak boleh terlalu lembek. Sekalipun seluruh isi undang-undangnya memadharatkan rakyat, tetap hanya MK yang bisa membatalkan dengan dalil-dalil hukum yang lebih kuat.
“Gubernur Ridwan Kamil bisa belajar kepada ormas Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang menempuh koridor konstitusional dalam menyikapi kontroversi UU Omnibus law cipta kerja ini. Muhammadiyah memberikan naskah akademik kepada pimpinan DPR sebagai wujud pertanggungjawaban moralnya kepada negara,” katanya.
Baca Juga: Heat Tahan Laju Lakers, Menang Tipis 111-108
Demikian pula Nahdlatul Ulama, lanjut dia, walaupun secara tegas menolak UU ini, tetapi PBNU akan mendampingi kelompok masyarakat yang merasa dirugikan melalui jalur konstitusional ke MK dengan uji materi pasal-pasal yang bertentangan dengan semangat konstitusi.
“Terakhir, saya mengajak kepada Kang Emil (Ridwan Kamil) untuk bersama-sama memperkuat lembaga-lembaga demokrasi. Bukan semata mata membangun citra diri untuk kepentingan elektoral,” pungkas Yudi.
Untuk diketahui, pada Kamis 8 Oktober lalu, Gubernur Ridwan Kamil didampingi Kepala Kepolisian Daerah Jabar Irjen. Pol. Rudy Sufahriadi dan Panglima Kodam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto menemui langsung para buruh se-Jabar yang menggelar demontrasi di depan Gedung Sate, Kota Bandung. Ridwan Kamil dengan tegas siap menyampaikan aspirasi para buruh secara resmi melalui Surat Gubernur Jabar kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI.
“Saya sudah menandatangani surat yang isinya adalah surat penyampaian aspirasi dari buruh se-Jawa Barat. Surat pertama kepada DPR dan kedua kepada Presiden,” ujar Ridwan Kamil, dalam konferensi pers di Gedung Sate usai bertemu para buruh se-Jabar.
