Network
Literasi News - Kabupaten Cianjur menjadi salah satu di antara 10 kabupaten/kota di Jawa Barat yang tidak menaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2021. Dengan demikian UMK 2021 Kabupaten Cianjur masih bertahan Rp2.534.798.
Pjs Bupati Cianjur, Dudi Sudrajat Abdurrachim, mengatakan tidak ikut naiknya UMK Kabupaten Cianjur 2021 dikarenakan beberapa faktor di antaranya potensi kenaikan ekonomi dan inflasi.
"Ada beberapa pertimbangan yang membuat UMK Kabupaten Cianjur 2021 tidak naik, di antaranya inflasi. Jadi kami tidak memaksakan untuk naik," kata Dudi, kepada wartawan di Gedung DPRD Cianjur, Senin 23 November 2020.
Baca Juga: Ternyata Bukan Cuma Guru Honorer, yang Baru Lulus PT Kependidikan Juga Bisa Ikut Seleksi PPPK 2021
Dudi mengungkapkan, tuntutan kenaikan UMK 2021 yang mencapai hingga 8 persen dinilai sangat memberatkan dan akan berdampak pada kondisi perekonomian di wilayah. "Apalagi kalau kenaikannya hingga 8 persen, terlalu berat," ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan rencana akan adanya aksi unjuk rasa yang akan di akukan massa buruh terkait dengan kebijakan tersebut. Dudi tidak melarang, selama pelaksanaan penyampaian pendapat itu sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.
"Jika memang audiensi sekitar 50 orang akan kami terima dan layani. Tapi jika dengan massa yang banyak tentunya akan kami bubarkan. Karena jelas, itu melanggar protokol kesehatan Covid-19," ucapnya.
Baca Juga: Indonesia Memanggil! Butuh 1 Juta Guru, Semua Guru Honorer se-Indonesia Bisa Jadi ASN PPPK
Diketahui, pada tanggal 18 November, surat rekomendasi mengenai kenaikan UMK minimal 8 persen dari Pjs Bupati Cianjur sudah masuk ke Dewan Pengupahan Provinsi.
Namun pada tanggal 20 November, ada surat klarifikasi mengenai rekomendasi tersebut dari Pjs Bupati Cianjur, yang merekomendasikan bahwa UMK Cianjur tahun 2021 tidak naik.
