Network
“Saya sudah sampaikan ini pada Pak Menko tapi ini ada Bu Mensos, Januari awal harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya dikutip Literasinews dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI.
Presiden juga menginstruksikan agar bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, terutama di Jabodetabek, selanjutnya diberikan dalam bentuk tunai melalui pos atau bank.
Baca Juga: BBPK Ciloto Cipanas Jadi Pusat Isolasi Pasien Covid-19 di Cianjur, Tersedia 94 Tempat Tidur
“Jadi jangan sampai mundur. Bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan,” jelasnya.
Jokowi mengungkapkan pada APBN tahun 2021, anggaran sebesar Rp110 Triliun telah disiapkan oleh pemerintah untuk melanjutkan program perlindungan sosial.
Dari jumlah tersebut, Rp45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Nantinya setiap KPM masing-masing akan menerima Rp200 ribu per bulan.
Baca Juga: Lakukan 9 Langkah Ini untuk Memastikan Cair Tidaknya BLT BPJS Ketenagakerjaan Anda
Kemudian untuk Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah menyiapkan Rp28,7 Triliun untuk 10 juta KPM selama 4 triwulan. Selanjutnya, bansos tunai pemerintah menyiapkan Rp12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp300 ribu selama 4 bulan.
“Kemudian program kartu prakerja Rp10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik Rp3,78 triliun,” lanjutnya.
Berikutnya, Presiden meminta agar jajarannya memastikan bahwa bansos disalurkan dengan tepat sasaran. Jika diperlukan perbaikan data, pemerintah daerah harus dilibatkan. “Libatkan daerah dalam melakukan perbaikan-perbaikan data,” imbuhnya.
