Network
Literasi News - Pengurus Cabang PMII Kabupaten Garut memberikan tanggpan terkait upaya KPK melakukan pemanggilan terhadap Bacawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait kasus dugaan korupsi di Kemenaker tahun 2012 silam.
Ketua PC PMII Kabupaten Garut Ajang Ahmad Haris menyebut upaya KPK melakukan pemanggilan Cak Imin syarat dengan kepentingan politik Pilpres 2024.
"Nampak sekali kelihatan hari ini bagaimana KPK sebagai lembaga penegak hukum menjadi alat politik untuk menjatuhkan lawan, upaya-upaya ini dapat kita lihat akhir-akhir ini menjelang pesta Demokrasi Pilpres 2024," kata Ajang Ahmad kepada wartawan Rabu, 6 September 2023.
Baca Juga: Cak Imin Dipanggil KPK, Aktivis Demokrasi Jawa Barat Nyatakan Sikap: 'Syarat dengan Nuansa Politis'
Ia menyebut klarifikasi yang dilakukan oleh KPK terkait pemanggilan Cak Imin terkesan mengada-ngada, kasus yang dilaporkan sepuluh tahun lalu baru baru diproses ketika Cak Imin hendak dideklarasikan menjadi Bacawapres mendampingi Capres Anies Baswedan.
"KPK membantah pemanggilan Cak Imin adalah politisasi hukum, ini mengada-ngada. Kami mendukung upaya pemberantasan korupsi, namun jangan sampai lembaga anti rasuah ini malah menjadi alat gebuk untuk menjatuhkan lawan di momentum politik," papar dia.
"Jika ini dibiarkan akan membuat demokrasi kita jadi tidak sehat. Semua orang bisa kena suatu saat tanpa terkecuali," sambung Ajang Ahmad.
Baca Juga: Kontroversi Janji BBM Gratis dan Tunjangan Hamil dari Elite PKB: Realitas atau Politik?
Terakhir, ia berharap KPK menjaga independensinya sebagai lembaga hukum menjelang tahun politik, hal ini diperlukan agar proses transisi kekuasaan berlangsung secara fair, jujur dan adil.
