Network
Literasi News - Pemanggilan Bakal Calon Wakil Presiden (Bacapres) 2024 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2012 di Kemenaker dinilai sarat dengan nuansa politis.
Pemanggilan Cak Imin oleh KPK ini selang beberapa hari usai dirinya dideklarasikan menjadi pendamping Capres Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 di Hotel Majapahit Surabaya.
Menaggapi situasi ini, aktivis yang tergabung dalam Lingkar Pena Jawa Barat memberikan pernyataan resmi sebagaimana diterima Literasi News Rabu, 6 September 2023.
Baca Juga: Kenapa Anies-Cak Imin Pilih Deklarasi di Hotel Majapahit Surabaya?, Ini Penjelasan Wasekjen PKB
Direktur Lingkar Pena Jawa Barat Lilik A. Alim menyampaikan bahwa pihaknya perlu menanggapi situasi ini karena mengarah pada politisasi hukum yang dilakukan KPK sangat membahayakan demokrasi.
"Sangat naif sekali kalau ada yang menyebut pemanggilan Cak Imin oleh KPK bukan politisasi hukum, sangat berbahaya. Maka perlu kita lawan bersama-sama," kata Lilik.
Ia juga mengajak aktivis demokrasi di Indonesia untuk bersuara atas hal ini "Karena siapapun bisa kena. Mohon maaf masyarakat awam pun bisa merasakan pemanggilan Cak Imin oleh KPK ini terkesan by order. Kami mengajak semua kalangan untuk besuara," lanjut dia.
Baca Juga: PKB Subang Siap Menangkan Anies-Cak Imin di Pilpres 2024
Berikut keterangan resmi Lingkar Pena Jawa Barat:
