Network
Literasi News - Bantuan hukum untuk Wali Kota Bandung (nonaktif), Yana Mulyana yang telah kini berstatus tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi, tengah dipertimbangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
Sekretaris Daerah (Sekda) Ema Sumarna membeberkan alasan karena Yana Mulyana masih merupakan pimpinan pemkot Bandung.
"Bagaimana pun, beliau masih tetap wali kota Bandung dan pimpinan kami. Tentunya, kami, bagaimana loyalitas pada pimpinan harus kami lakukan. Tentunya, apa yang dilakukan sesuai dengan kapasitas kami, karena kami kan nggak boleh bertindak melebihi dari kewenangan kami.Hanya cara dan langkah sedang kami bahas dengan rekan-rekan," kata Ema Sumarna, di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, pada Senin, 17 April 2023.
Baca Juga: China Ngotot APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat, Gus Muhaimin: Resikonya Terlalu Besar
Menurutnya, kemungkinan Yana Mulyana akan menggunakan jasa penasehat hukum pribadi dan bukan yang diperbantukan pihak Pemkot Bandung.
Kendati begitu, kata Ema, pihaknya mempertimbangkan pemberian bantuan hukum bagi Yana Mulyana meski sampai saat ini belum ada info lebih jauh.
"Kami sedang pikirkan untuk bantuan hukum. Mungkin kecondongannya beliau ambil pengacara sendiri dari beliau, karena ke saya secara pribadi dan kedinasan belum ada informasi apa pun," kata Ema.
Sebelumnya, Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Jumat, 14 April 2023 malam. KPK menangkap beberapa orang lainnya secara terpisah dalam OTT tersebut.
Baca Juga: Dapat Tugas Baru, Luhut Pandjaitan Jadi Pengarah Satgas Tata Kelola Kelapa Sawit
Politisi Partai Gerindra itu terindikasi melakukan kasus tindak pidana korupsi suap pengadaan kamera pengawas (CCTV) dan jasa penyedia jaringan internet untuk proyek Bandung Smart City tahun anggaran 2022-2023.
