Network
Literasi News – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin mendukung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan terkait kebijakan terbaru investasi Kereta Cepat Jakarta-bandung (KCJB).
Luhut diketahui menolak permintaan China yang bersikeras ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek KCJB.
"Saya kira bagus (keputusan Luhut menolak permintaan Cina jadikan APBN sebagai penjamin utang KCJB). Risikonya terlalu besar kalau sampai APBN kita tersandra," kata Gus Muhaimin kepada wartawan, Senin 17 April 2023.
Baca Juga: Rekomendasi Bakso di Bandung Enak dan Murah, Cek Lokasi dan Harga
Ketua umum PKB itu menegaskan, pemerintah harus lebih tegas dan memastikan proyek KCJB benar-benar business to business (B2B), sehingga seharusnya tidak membebani APBN sama sekali.
"Yang perlu dipastikan itu proyek KCJB seharusnya B2B, saya kira cukup lah dana PMN disuntikkan, jangan lagi bebani APBN lagi sebagai penjamin investasi," tegasnya.
Gus Muhaimin menambahkan, jika APBN digunakan sebagai penjamin utang proyek KCJB maka fiskal akan terbebani hingga puluhan tahun untuk membayar beban utang proyek itu.
Baca Juga: Spoiler One Piece 1081 Reddit: Garp Ungguli Aokiji, Law Alami Kekalahan dari Kurohige
"Padahal kita tahu masih banyak diperlukan investasi, proyek-proyek besar di daerah-daerah yang saat ini masih berjalan. Jadi pada intinya hindari betul APBN kita jadi jaminan utang, jangan sampai tersandra," pungkasnya.
Sebelumnya, China Development Bank (CDB) disebutkan meminta adanya jaminan melalui APBN untuk memberikan pinjaman yang digunakan untuk membayar pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pun menolaknya.
