Network
Literasi News – Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapatkan tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu sebagai Ketua Penagarah Satgas Tata Kelola Sawit, hingga 2024 nanti.
Perintah tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.
Disebutkan juga bahwa pembentukan satgas yang akan dipimpin oleh Luhut tersebut bertujuan khusus untuk mengatasi permasalahan di industri kelapa sawit.
Baca Juga: Daftar Nomor Telepon Penting Saat Mudik Lebaran 2023, Wajib Simpan
Jokowi memberikan wewenang penuh pada Luhut untuk mengarahkan kerja satuan tugas tersebut di lapangan. Pertimbangan utama dibentuknya satgas berdasarkan pada hasil audit pada industri kepala sawit yang sebelumnya juga dilakukan oleh Luhut.
“Masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak,” kata keterangan Kepres No. 9-2023 di Jakarta, dikutip Senin, 17 April 2023.
Bersama perintah tersebut, Jokowi telah menentukan periode kerja satgas bersangkutan, yaitu sekitar 17 bulan dari pembentukan. Artinya, per September 2024, tugas Luhut dan jajaran satgas harus rampung. Dia juga diwajibkan untuk melakukan pelaporan rutin pada Presiden, setidaknya setiap enam bulan sekali.
Wewenang dan tugas Luhut nanti di antaranya meliputi arahan untuk percepatan penanganan, integrasi kebijakan, dan pemantauan pelaksanaan. Namun demikian, ia tidak punya wewenang menangani perkara pidana terkait tata kelola sawit.
Jabatan Penting Luhut atas Titah Jokowi
Jabatan baru bagi Luhut ini otomatis menambah daftar panjang deretan posisi penting yang diembannya pada era kepemimpinan Presiden Jokowi. Setelah setahun menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Luhut ditugaskan menjadi Menko Polhukam meski dalam periode cenderung singkat.
