Network
"Sejauh ini sudah kami suarakan ke Kemendagri dan alhamdulillah progresnya sudah cukup baik. Semoga paling lambat awal tahun 2021 pembahasan PP sudah sah dan ditandatangani presiden," tuturnya.
Terkahir, soal isu-isu negatif yang berkembang mengenai agenda pembentukan daerah otonomi baru harus dicegah bersama. Dengan meyakinkan publik terkait pentingnya agenda pembentukan daerah otonomi daerah secara objektif. "Tentu ini kita maknai sebuah amanah," ucapnya.
Isu negatif terus dilansir sejumlah pihak mengenai agenda pembentukan daerah otonomi baru. Salah satunya, isu daerah otonomi baru yang sudah dibentuk malah tidak jelas. Bahkan di ada beberapa daerah baru yang kolaps.
Dalam konteks itu, kata Huda, pemerintah harus objektif. Jika terjadi hal merugikan setelah dihitung cermat karena dulu ada kesalahan dalam pembentukan daerah otonmi daerah, maka pemerintah harus berani bersikap. Mencabut otonomi daerah tersebut.
Baca Juga: Pintu Masuk Internasional Diperketat, Kemenhub: Cegah Varian Baru Covid-19 Omicron
"Itu tidak masalah. Yang gak boleh itu, ketika ada kondisi objektif kemudian dengan alasan kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru, akibatnya tidak bisa dipenuhi," kata politisi PKB ini.
Karena itu, kebijakan moratoriun terbatas menjadi solusi terbaik. Sehingga, pemerintah tidak lagi terjebak dan berpihak dengan moratorium secara nasional.
Dalam Saresehan Presdium Pembentukan Provinsi Cirebon juga digelar diskusi panel terkait wacana pembentukan daerah otonomi baru. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional, Iwan Dwi Laksono, Ketua Tokoh Sunda Zaenaldi Zaenal, Pembina P3C, Yosep Yusdiana dan moderator Yuda Khaidar Nawawi.
Selain itu, saresehan bertajuk satu harapan satu tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Ciayumajakuning itu dihadiri narasumber dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik. Akmal hadir secara virtual.***
