Network
/photo/2021/01/14/3476540976.jpg)
Literasi News - Tenaga kesehatan (nakes) yang belum mendapatkan broadcast SMS program vaksinasi diminta untuk segera lapor ke sejumlah kanal pengaduan. Sehingga bisa segera mendaftarkan dirinya sebagai penerima vaksin Covid-19.
Hal ini disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, Anas Ma'ruf dalam konferensi pers yang dilakukans secara online pada Rabu 13 Januari 2021.
Anas menjelaskan, hingga saat ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus melakukan pembaruan data agar seluruh nakes bisa mendapatkan vaksinasi sebagai program pencegahan penyebaran Covid-19.
Baca Juga: Bijaknya Syek Ali Jaber Kala Menghadapi Kasus Penusukan, Jadi Kesan Tersendiri Bagi MUI
"Saat ini setiap nakes yang bekerja di fasilitas kesehatan sudah terdata dalam Sistem Informasi SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan (SISDMK)," kata Anas dikutip dari kantor berita Antara, Kamis 14 Januari 2021.
Menurutnya, setiap fasilitas kesehatan baik itu rumah sakit, Puskesmas, laboratorium, ataupun klinik yang memiliki izin operasional, memiliki akun untuk mengakses SISDMK dan dapat memperbarui data tiap tenaga kesehatan yang bekerja.
"Saya mengimbau pengelola fasilitas kesehatan agar memperbarui data tiap tenaga kesehatan yang bekerja. Agar bisa terdata sebagai individu yang berhak mendapatkan vaksinasi tahap pertama," ujar Anas.
Baca Juga: Kopti Cianjur Dapat Kuota 5,7 Ton Kacang Kedelai, Dijual Lebih Murah dari Harga Pasaran
Dia menjelaskan, tenaga kesehatan yang berhak untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 tahap pertama adalah yang masih bekerja di fasilitas kesehatan. Sedangkan untuk tenaga kesehatan yang tidak bekerja di fasilitas kesehatan tidak bisa didaftarkan.
Namun apabila masih ada tenaga kesehatan yang belum menerima SMS notifikasi untuk vaksinasi, maka diharapkan untuk segera melapor kepada atasannya atau pengelola fasilitas kesehatan tempatnya bekerja.
"Untuk memastikan namanya terdaftar dalam SISDMK. Selain itu tenaga kesehatan juga bisa mengirimkan laporan ke alamat email [email protected], menghubungi call center Kementerian Kesehatan di 119 extension 9 atau melapor pada pihak dinas kesehatan setempat," pungkas Anas.
Baca Juga: Inilah 16 Tokoh Jabar yang Divaksin Covid Perdana. Dari Wagub, Kapolda, DPRD, Ormas, sampai Bobotoh
Tenaga kesehatan menjadi orang-orang pertama yang akan divaksinasi sesuai arahan dari Kementerian Kesehatan bersama dengan masyarakat yang rentan tertular Covid-19. Pemerintah memandang pemberian vaksin sebagai upaya pencegahan agar virus corona baru dari Wuhan, Tiongkok, itu tidak semakin melebar.
Pemerintah mencanangkan program vaksinasi Covid-19 secara nasional mulai dari hari Rabu 13 Januari 2021 kemarin. Sebelumnya pemerintah Indonesia telah membeli sejumlah vaksin Covid-19 bermerek Sinovac yang didatangkan dari Tiongkok dengan tingkat efikasi 65,3 persen.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyebutkan, program vaksinasi yang dilakukan pemerintah pada masa pandemi adalah untuk membangun kekebalan komunal atau lazim dikenal dengan istilah herd immunity di dalam dunia kesehatan.
Baca Juga: Segera Daftar, Kemensos Siapkan BLT Rp6 Juta untuk Ibu Hamil dan Balita selama tahun 2021 Ini
Menurut Wiku, semua proses herd immunity diawali dengan membentuk kekebalan individu maka pemerintah Indonesia terlebih dahulu akan memprioritaskan vaksinasi kepada masyarakat yang berpotensi tertular Covid-19 lebih tinggi.***(Daulat)
