Network
LiterasiNews - Pendidikan sejatinya adalah solusi fundamental untuk membangun peradaban sebuah bangsa. Pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta, adalah pertaruhan masa depan sebuah bangsa.
Menyadari betapa pentingnya pendidikan, penghargaan dan perlakuan yang sama terhadap guru, tanpa membedakan antara negeri-swasta karena sama-sama bertugas mendidik anak bangsa, UNESCO (Badan PBB untuk Pendidikan, Sosial, dan Budaya) dan ILO (International Labour Organization) pada tahun 1966 telah merekomendasikan agar jangan ada diskriminasi apa pun dalam hal kesejahteraan dan kondisi kerja antara guru pemerintah (negeri) maupun swasta. Namun sayangnya, harapan ideal itu belum terimplementasikan, termasuk di Jawa Barat.
Dari hasil pantauan serta kajian di lapangan, Komisi V DPRD Jawa Barat yang bertanggungjawab di bidang pendidikan, menyototi fakta masih terjadinya perbedaan perhatian dari pemerintah antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Fakta yang ditemukan sangatlah ironis, di mana perlakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih membeda-bedakan, melevel-levelkan antara keduanya.
"Padahal semua warga Jawa Barat memiliki hak yang sama, tanpa mengenal apakah warga tersebut bersekolah di swasta atau di sekolah negeri milik pemerintah," ungkap Johan, yang juga anggota komisi V DPRD Jabar Senin (7/9).
Siswa yang bersekolah di negeri dari level menengah sampai luar biasa, jelas Johan, mendapat bantuan pembayaran Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) dan menjadi program Bantuan Operasional Peserta Didik (BOPD) semacam Program BOS di APBD Provinsi Jawa Barat dengan besaran Rp 5 sampai 7 juta persiswa, pertahun. Sedangkan warga Jawa Barat yang bersekolah di swasta (SMAS, SMKS, MAS, dan SLBS) hanya dihadiahi bantuan hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang besarannya cuma Rp 550ribu persiswa, pertahun.
