Network
Pemda sepertinya belum menerima secara utuh informasi rekrutmen satu juta guru honorer menjadi PPPK, termasuk siapa pihak yang menanggung beban gaji maupun tunjangan mereka.
Baca Juga: Oknum Sipir Lapas Diringkus Satuan Narkoba Polres Cianjur
“Kami menilai ada kendala komunikasi, sehingga program yang begitu strategis ini tidak mendapatkan respons semestinya dari pemerintah daerah. Padahal kita tahu betapa para guru honorer sangat berharap bisa segera diangkat sebagai ASN,” katanya.
Huda mendesak agar Kemenpan RB dan Kemendikbud segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah termasuk dengan berbagai asosiasi guru untuk memastikan kuota peserta rekuitmen sejuta guru honorer bisa terpenuhi.
Kemenpan RB dan Kemendikbud harus bisa meyakinkan pemerintah daerah bahwa pengangkatan sejuta guru honorer sebagai PPPK ini tidak akan membebani keuangan daerah.
Baca Juga: Menkes: Awal Januari 2021 Vaksin Covid-19 Didistribusikan ke 34 Provinsi, Bagi Tenaga Kesehatan
“Asosiasi guru juga harus segera konsolidasi supaya para anggotanya bisa diusulkan sehingga bisa mengikuti seleksi PPPK,” ujarnya.***
