Network
Literasi News - Usulan kebutuhan formasi guru dari pemerintah daerah untuk seleksi 1 juta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir Desember 2020 masih minim. Jumlah formasi yang diusulkan masih jauh dari harapan.
Oleh karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) diminta agar menambah waktu masa pendaftaran, supaya jumlah guru honorer yang mendaftar bisa bertambah banyak.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Rabu 30 Desember 2020. “Kami mendapat informasi hingga H-1 penutupan masa pendaftaran, pengajuan formasi kebutuhan guru dari pemerintah daerah masih minim. Kami minta agar ada penambahan masa pendaftaran sehingga makin banyak kesempatan bagi guru honorer memperbaiki nasib mereka,” ujarnya.
Baca Juga: Penyesuaian Kesejahteraan ASN Terkait Gaji, dan Tunjangan Tertunda, Ini Penjelasan MenPANRB
Dia mengatakan pemerintah daerah sepertinya masih ragu untuk mengajukan formasi kebutuhan guru, karena dikhawatirkan akan membebani keuangan daerah.
Huda mengungkapkan hal itu dikarenakan selama ini beban gaji dan tunjangan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah baik dari unsur PNS maupun PPPK menjadi beban pemerintah daerah. Ketika pembukaan rekrutmen sejuta guru honorer menjadi PPPK, pemerintah daerah khawatir akan membebani APBD.
Padahal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah menegaskan satu juta guru honorer yang direkrut dengan skema PPPK kali ini akan ditanggung oleh pemerintah pusat baik dari segi gaji dan tunjangannya.
Baca Juga: Tiga Pertandingan Liga Inggris Ditunda, Dampak Meningkatnya kembali Kasus Covid-19
Huda mengatakan hingga pertengahan Desember lalu, jumlah usulan formasi guru untuk seleksi 1 juta PPPK dari pemerintah daerah baru 174.077 formasi. Padahal pemerintah menargetkan akan merekrut 1.000.0000 guru dengan skema PPPK.
Ia menilai minimnya sosialisasi tentang rencana rekrutmen satu juta guru honorer menjadi PPPK menjadi pemicu keengganan pemerintah daerah mengajukan formasi kebutuhan guru ke pemerintah pusat.
