Network
Masalah langkanya pupuk bersubsidi ini, menurutnya terkait regulasi Pergub Jabar yang berbelit-belit dan tidak menyederhanakan permasalahan dan berdampak besar bagi petani dan kedaulatan pangan.
Kemudian masalah perangkat pokok pertanian yang paling mengancam keberlangsungan hidup petani yaitu pendistribusian hasil bumi yang tidak menunjang petani itu sendiri.
"Bahkan harga-harga hasil bumi akhir-akhir ini anjlok di pasaran hingga menyebabkan banyak kerugian bagi para petani," katanya.
Baca Juga: Kembangkan UMKM, Kemendag akan Gandeng Facebook Group
Melihat banyaknya persoalan agraria dan pertanian, tegas dia, Pemprov Jabar dikabarkan tengah menyiapkan gugus tugas tim reforma agraria, tetapi keberadaanya kurang jelas, bahkan cukup rawan dengan penyelewengan kebijakan.
"Justru dapat menguntungkan para elit ekonomi kelas atas," katanya.
Atas semua persoalan itu, lanjut Acep, pihaknya menuntut penyelesaian konflik agraria dan segera pemerintah menunjukkan keberpihakannya kepada para petani kecil.
Baca Juga: Di Kabupaten Cirebon : Sembuh Covid Bertambah 208 orang, Penambahan Kasus Positif Covid 39 orang
Lanjutnya, segera hentikan Pergub Jabar tentang Hak Guna Usaha (HGU) yang bertentangan dengan Undang-undang pokok agraria.
"Hentikan praktek dwi fungsi ABRI dalam penyelesaiaan konflik dan reforma agraria," tegasnya.
