Network
LiterasiNews - DPW Partai Kebanggkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat telah melakukan kontrak politik dengan enam pasangan calon bupati-wakil bupati dan satu pasangan calon wali kota-wakil wali kota, yang diusungnya pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.
Dari sejumlah permasalahan, guru ngaji, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil menjadi sorotan PKB Jabar.
Ketua DPW PKB Jabar, Syaiful Huda mengatakan, tiga kelompok masyarakat tersebut menjadi poin penting dalam kontrak politik dengan para calon kepala daerah yang diusung partainya.
Ia menegaskan, politik uang dalam masa kampanye benar-benar dijauhi oleh PKB Jabar, karena selain melawan aturan pemilu, juga merupakan pendidikan politik paling buruk bagi masyarakat.
Oleh karena itu, sejak jauh-jauh hari PKB Jabar sudah merencanakan janji politik yang bersih bagi masyarakat pemilih dengan meluncurkan kartu Peduli Umat Melayani Rakyat (PUMR).
Ada tiga jenis kartu PUMR yang siap dibagikan ke masyarakat di delapan daerah Pilkada, yaitu Kartu Tani-Nelayan, Kartu Wirausaha, dan Kartu Guru Ngaji.
"Kami wajibkan semua kader yang maju untuk mengusung tiga kartu ini sebgai komitmen kepemimpinan mereka, di mana dalam mendesain APBD itu yang diprioritaskan adalah tiga segmen masyarakat ini," ujar Huda, di sela Launching Kartu PUMR, di Hotel Aston Bandung, Senin 28 September 2020.
Ketiga segmen tersebut, lanjut Huda, merupakan representasi masyarakat yang sesungguhnya di daerah.
"Kartu ini sesungguhnya disiapkan bagi mereka untuk semacam suntikan modal, supaya usahanya bisa maju," tegas Huda.
