Network
Baca Juga: Kemenag Bangun Lingkungan Kerja Inklusif di Madrasah yang Libatkan Penyadang Disabilitas
Sementara terkait kedaulatan pangan, jelas dia, Omnibus Law RUU Cipta Kerja semakin berupaya meliberalisasi sektor pangan, yakni dengan mengadopsi kebijakan pasar bebas yang didorong oleh WTO.
"Di tengah situasi pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan yang carut marut, petani, nelayan, dan masyarakat adat di Indonesia juga dihadapkan oleh ancaman dari Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja," katanya.
Baca Juga: Gempa M 4,2 Hampir Tak Dirasakan Warga dan Wisatawan, Aktifitas Mereka Tetap Normal
RUU yang saat ini tengah dalam pembahasan di DPR-RI, lanjut dia, sangat berpotensi mengancam pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan di Indonesia.
Terkait reforma agraria, jelasnya, Omnibus Law (RUU Cipta Kerja) justru memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan UUPA 1960, seperti penambahan Hak Guna Usaha (HGU) hingga 90 tahun, pembentukan ‘Bank Tanah’, dan pasal-pasal lainnya.
Baca Juga: Luncurkan Kartu PUMR, Cara PKB Jabar Hindari Politik Uang di Pilkada
"Di mana Ridwan Kamil akan mengeluarkan peraturaran gubernur yang mengizinkan hak guna usaha lahan milik Pemda Jabar sebagai upaya pendistribusian lahan, yang jelas bertentangan dengan undang-undang pokok agraria," tegasnya.
Selain itu perangkat penunjang keberlangsungan pertanian seperti pupuk subsidi, saat ini malah terjadi kelangkaan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga: Bukan Cuma Ngetop dengan K-Pop-nya, Korea Juga Garap 167ribu Hektar Hutan Indonesia
