Network
LiterasiNews - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bandung, berunjukrasa di depan Gedung Sate dan DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin 28 September 2020.
Dalam orasinya, mereka menilai lemahnya peran pemerintah Jawa Barat dalam mengendalikan pertumbuhan alih fungsi lahan sawah dan hutan.
Baca Juga: Catat, 8 Calon Kepala Daerah Ini Janjikan Kesejahteraan Guru Ngaji dengan Kartu PUMR
"Hal itu berakibat pada konflik agraria antara negara dengan rakyat, atau korporasi dengan rakyat," ujar Acep Jamaludin, koordinator aksi.
Di lain pihak, lanjut dia, konflik agraria yang melibatkan aparat represif negara, tak ubahnya mengembalikan sistem Dwifungsi ABRI di masa orde baru.
Baca Juga: Badak Makin Langka, 2 Jenis Badak di Indonesia Terus Dijaga
"Dalam hal penguasaan tanah-tanah yang bersengketa, melibatkan para aparat bahkan sering terjadi kekerasan yang melibatkan aparat untuk memukul mundur para petani yang berkonflik," terangnya.
Selain itu, alih fungsi lahan yang semakin masif, berdampak pada alih pekerjaan petani, rendahnya tingkat penyelesaian sengketa lahan pertanian dan kehutanan serta tidak adanya skema jaminan kesejahteraan bagi petani.
"Itu menjadi penyebab utama tingginya angka kemiskinan masyarakat pedesaan di Provinsi Jawa Barat," tegasnya.
