Network
Dijelaskannya, saat ini BKN sedang memfokuskan diri memproses penerbitan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk (NI) calon PPPK 2019. Mereka yang telah berhasil tersaring melalui seleksi PPPK 2019 lalu sebanyak 51.293 orang.
Dari jumlah 51.293 orang, lanjutnya, hingga akhir tahun 2020, usulan yang masuk dari daerah ke BKN untuk penetapan NI calon PPPK 2019 baru berjumlah 27.411 orang. Kemudian untuk usulan yang masuk dari data entry itu baru sejumlah 2.664 orang.
Hal ini terjadi karena Badan Kepegawaian di daerah melakukan data entry sendiri, berbeda dengan sistem penerimaan CPNS yang data entry-nya dilakukan oleh CPNS yang bersangkutan.
Baca Juga: Hasil Tes Urinenya Positif Narkoba, Selebram Millen Cyrus Kembali Diamankan Polisi
"Jadi prosesnya bisa cepat karena pengisian berkasnya dilakukan langsung oleh CPNS secara daring, walaupun jumlahnya lebih banyak mencapai 150 ribu orang tetapi bisa lebih cepat," katanya.
Sementara sistem yang dipakai untuk rekrutmen PPPK 2019, entry data dilakukan oleh lembaga pengelola kepegawaian di daerah, sehingga prosesnya membutuhkan waktu.
"Jadi bayangkan mereka harus bekerja menyelesaikan entry 50 ribu orang. Ini pula yang menyebabkan BKN belum menerima semua data entry maupun usulan dari pemda," katanya.
Baca Juga: BMKG 28 Februari - 1 Maret, Waspadai Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang di Wilayah Jawa Barat
BKN, jelasnya, baru bisa menetapkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK apabila PPK sudah menandatangani kontrak kerja dengan calon PPPK. "Kalau kontrak dan usulannya sudah masuk ke BKN, baru bisa dikeluarkan NIP buat PPPK," katanya.***
