Network
Literasi News - Posisi dua menteri di Kabinet Indonesia Bersatu, masih diisi penjabat sementara seiring kedua menteri itu ditahan KPK karena terjerat kasus korupsi. Dua jabatan menteri yang belum ada penjabat definitif ialah Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial.
Seperti diketahui, Menteri KKP sebelumnya ditangkap KPK terkait kasus benih lobster. Sementara, Juliari Batubara karena kasus bansos Covid.
Belakangan, makin santer nama-nama yang cocok untuk mengisi posisi-posisi tersebut. Ada Sandiaga Uno, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Ribka Tjiptaning, hingga Fadli Zon.
Baca Juga: Urus e-KTP, KK, Akta Lahir dan Adminduk lainnya di Kabupaten Cirebon, Akses 3 Layanan Online ini
Nama-nama itu yang juga muncul dalam "FPCI Virtual Publik Discusion: Indonesia's Economic and Political Outlook 2021", Kamis, 17 Desember 2020.
"Sandiaga Uno berpotensi menduduki jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menggantikan Edhy Prabowo yang terjerat kasus korupsi," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari.
Menurut Qodari, akan sangat menarik jika Sandiaga Uno dipilih sebagai Menteri KKP. Pasalnya, secara pribadi, Sandiaga sudah populer. "Sandi juga calon Wakil Presiden pada Pilpres 2019 lalu," ucapnya.
Baca Juga: Anggota dan Mantan Anggota DPRD Jabar dari Golkar Diperiksa KPK Terkait Kasus Indramayu
Jika Sandiaga menjadi menteri, kata dia, kabinet akan lebih populer. "Sandiaga pun sangat kaya sehingga tidak akan terjerat skandal korupsi untuk sekadar membeli barang mewah," ucapnya.
Sementara, untuk posisi Menteri Sosial, salah satu sosok yang banyak diperbincangkan dan dianggap tepat mengisinya ialah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
"Sosok Bu Risma memang potensial. Sebab Megawati sangat memercayai Risma sebagai sosok pekerja keras," tuturnya.
Baca Juga: Warga yang Memiliki Riwayat Kontak dengan Bidan Positif Covid-19 Diminta Segera Melapor
Qodari juga menjelaskan, ada dua kebutuhan yang harus dipenuhi menteri yang duduk di kabinet. Pertama, kompetensi atau profesionalisme dan kedua ialah akomodasi politik.
Posisi Menteri KKP dan Mensos merupakan bagian dari akomodasi politik terhadap Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum parpol. "Edhy dipilih sendiri oleh Prabowo dan Juliari juga dipilih oleh Megawati," katanya.
Kasus dugaan korupsi yang menjerat Edhy dan Juliari, kata dia, tidak akan memengaruhi pemerintahan. "Selama Presiden Jokowi tidak mengganti dengan orang dari parpol lain di luar Gerindra dan PDIP, atau tanpa persetujuan Prabowo dan Megawati," ucapnya.
Baca Juga: Inalillahi, Sahrul Gunawan Terbaring dan Gunakan Oksigen Di Rumah Sakit
Bakal idak mudah bagi Prabowo untuk memilih pengganti Edhy Prabowo karena kedekatannya secara pribadi. Oleh karena itu, kemungkinan Menteri KKP tetap dari Gerindra.
"Ada beberapa yang memenuhi syarat yaitu Fadli Zon, Sugiono, dan Ferry Juliantono," katanya.
Sementara, untuk Mensos pun juga dari PDIP. "Kabinet juga merepresentasikan etnis di Indonesia. Jadi, pengganti Juliari mungkin dari Sumut dan punya jabatan di kepengurusan pusat parpol, seperti Eriko Sotarduga dan Sukur Nababan. Tapi, tak tertutup nama lain seperti Ribka Tjiptaning yang selama ini bertanggung jawab atas masalah kemasyarakatan," ujarnya.
