Network
Literasi News – Hasil pemekaran wilayah di Indonesia sejak tahun 1999 hingga 2014, telah terbentuk 223 Daerah Otonom Baru (DOB).
Namun semenjak tahun 2014, pemerintah pusat menghentikan sementara (moratorium) kebijakan pembentukan DOB atas pertimbangan anggaran, mengingat daerah yang baru dibentuk menjadi tanggungan pemerintah pusat dalam jangka waktu tertentu karena belum adanya kemampuan untuk mandiri.
Terlebih kondisi di tahun 2020 ini, di mana anggaran pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah difokuskan untuk penanganan pandemic Covid-19. Maka, semakain memungkinkan diperpanjangnya kebijakan moratorium DOB tersebut.
Baca Juga: Atletico Madrid Akhirnya Telan Kekalahan Pertamanya Musim Ini, Ditumbangkan Real Madrid
Pada awal Oktober 2020 lalu, dalam momen HUT DPD RI di Jakarta, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan kepada publik bahwa keuangan negara saat ini sebagian besar difokuskan untuk membiayai prioritas pembangunan nasional, termasuk untuk mengatasi pandemi Covid-19.
Melihat kebijakan dari pemerintah pusat tersebut, ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat menyebut, belum ada kepastian kapan pemerintah pusat mengkahiri moratorium DOB tersebut.
“Harapannya paling tidak tahun 2021,moratorium DOB sudah dicabut,” ujar ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat Sidkon Djampi, di Bandung, Minggu 13 Desember 2020.
Baca Juga: 75 Calon Kades di Ciamis, Sumedang, Bogor dan Bekasi Siap Bertarung di Pilkades Serentak 2020
