Network
Literasi News - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengakui masih banyak pekerja/buruh yang belum menerima Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) atau sering juga disebut BLT BPJS. Jumlah yang belum menerima diperkirakan ada 150 ribuan.
Menaker mengatakan, penyebab pekerja atau buruh yang belum menerima BSU di antaranya ada kesalahan atau ketidakvalidan data, seperti nomor rekening dan NIK atau data lainnya.
Dalam hal terjadi kekurangan atau ketidakvalidan data seperti di atas, lanjut Menaker, pihaknya mengembalikan data tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Baca Juga: Ketua DPW PKB Jabar: Pemegang Kartu PUMR akan Mendapat Subsidi Anggaran Selama 5 Tahun ke Depan
Setelah itu, BPJS Ketenagakerjaan nantinya memberitahukan kepada pemberi kerja untuk memperbaiki data pekerjanya yang masuk dalam kriteria penerima subsidi gaji/upah.
"Sampai saat ini yang belum mendapatkan (BSU) sekitar 150 ribuan karena ada kekurangan atau ketidaksesuaian data. Misalnya, rekeningnya tidak valid, kemudian NIK-nya kurang nomornya, kemudian nomor rekeningnya dia tidak sesuai dengan nama yang diserahkan,” kata Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di laman kemnaker.go.id.
Seperti diketahui pekerja yang bisa mendapatkan BSU harus memenuhi enam persyaratan, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020.
Baca Juga: Kasus Positif Covid-19 Terus Bertambah, Dinkes Cianjur Targetkan Swab Test sebanyak 27 Ribu Orang
Sesuai permenaker tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja Buruh Dalam Penanganan Dampak Covid-19 enam syarat yang harus di penuhi sebagai berikut :
1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan.
2. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan.
Baca Juga: Jadwal Liga Champions Malam ini, Jelang Laga Ketiga Klopp Waspadai Gempuran Atalanta
