Network
Literasi News - Pemerintah telah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan secara serempak mulai awal Januari 2021. Kementerian Sosial (Kemensos) pun memastikan kelanjutan tiga program bansos tahun ini.
Dikutip Literasinews dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, setidaknya ada tiga program bantuan pemerintah melalui kemensos mulai disalurkan 4 Januari 2021. Ketiga bantuan pemerintah tersebut sebagai berikut :
1. Program kartu sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Untuk BPNT pemerintah menyiapkan anggaran Rp45,1 Triliun dan akan disalurkan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap KPM masing-masing akan menerima Rp200 ribu per bulan dan diberikan mulai Januari sampai dengan Desember.
Baca Juga: Jadwal Samsat Keliling Kediri Pare Hari Ini, Senin 4 Januari 2021
2. Program Keluarga Harapan (PKH)
Untuk PKH pemerintah menyiapkan Rp28,7 Triliun diperuntukkan bagi 10 juta KPM selama 4 triwulan. Penyalurannya akan dilakukan oleh bank himbara (himpunan bank-bank pemerintah).
Penerimanya untuk ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Bantuan ini akan diberikan mulai bulan Januari, setiap 3 bulan sekali. Tahap pertama Januari, tahap kedua April, tahap ketiga Juli, dan tahap keempat Oktober
3. Bantuan Sosial Tunai (BST)
Untuk bansos tunai pemerintah menyiapkan Rp12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp300 ribu selama 4 bulan dari Januari sampai April, penyalurannya akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia.
Baca Juga: Jadwal Samsat Keliling Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi Hari Ini, Senin 4 Januari 2021
Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan pada pekan pertama di tahun 2021, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah bisa menikmati bantuan sosial (bansos) sesuai arahan Presiden.
Risma menargetkan, bansos sudah bisa diterima oleh KPM mulai 4 Januari 2021. Namun untuk kawasan terluar, terpencil, dan tertinggal (3T) seperti sebagian Papua, mungkin mekanismenya berbeda.
“Kemensos akan bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia menyalurkannya kurang lebih tanggal 4 Januari. Kita berharap satu minggu bisa kelar di seluruh Indonesia,” katanya.
Baca Juga: Jadwal Samsat Keliling Purbalingga Hari Ini, Senin 4 Januari 2021, Ada di 3 Tempat
Risma pun sudah menginstruksikan jajarannya di Kemensos untuk bekerja non stop. Hal ini untuk memastikan agar ketiga bansos tersebut dapat disalurkan serentak di seluruh Indonesia.
“Kita tidak ada libur. Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat (KPM),” kata Risma usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara Selasa 29 Desember 2020.
Mengutip arahan Presiden, Risma menyatakan, ada kebutuhan untuk segera mencairkan bansos kepada KPM di daerah. Hal ini karena dana bansos berdampak signifikan terhadap perputaran roda perekonomian di daerah.
Baca Juga: Jadwal Samsat Keliling Madiun Hari Ini, Senin 4 Januari 2021
“Misalkan bansos sembako itu rata-rata 1 bulannya senilai Rp3,76 triliun. Kalau dibagi 514 kabupaten/kota, kurang lebih ada sekitar Rp60 miliaran di daerah. Ini berputar untuk pemenuhan kebutuhan permakanan, kebutuhan pokok. Jadi membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun,” katanya.
Presiden Joko Widodo meminta agar bansos segera disalurkan di awal bulan Januari. Dengan demikian, bansos diharapkan akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.
“Saya sudah sampaikan ini pada Pak Menko tapi ini ada Bu Mensos, Januari awal harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya dikutip Literasinews dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI.
Baca Juga: Di Sumedang Buat e-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Cukup Via Online SilaSidakep Berikut Caranya
Presiden juga menginstruksikan agar bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, terutama di Jabodetabek, selanjutnya diberikan dalam bentuk tunai melalui pos atau bank.
“Jadi jangan sampai mundur. Bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan,” jelasnya.
Jokowi mengungkapkan pada APBN tahun 2021, anggaran sebesar Rp110 Triliun telah disiapkan oleh pemerintah untuk melanjutkan program perlindungan sosial.
Baca Juga: Alhamdulillah Bansos BST Rp300 Ribu Hari Ini Cair, Bawa 3 Dokumen Ini untuk Pencairan
Dari jumlah tersebut, Rp45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Nantinya setiap KPM masing-masing akan menerima Rp200 ribu per bulan.
Kemudian untuk Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah menyiapkan Rp28,7 Triliun untuk 10 juta KPM selama 4 triwulan. Selanjutnya, bansos tunai pemerintah menyiapkan Rp12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp300 ribu selama 4 bulan.
“Kemudian program kartu prakerja Rp10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik Rp3,78 triliun,” lanjutnya.
Baca Juga: Isolasi Mandiri, Gubernur Khofifah Bak Ibu Rumah Tangga Biasa, Nyuci Baju Sendiri tanpa Mesin Cuci
Berikutnya, Presiden meminta agar jajarannya memastikan bahwa bansos disalurkan dengan tepat sasaran. Jika diperlukan perbaikan data, pemerintah daerah harus dilibatkan. “Libatkan daerah dalam melakukan perbaikan-perbaikan data,” imbuhnya.
Presiden menegaskan agar jangan sampai ada potongan-potongan dalam bentuk apapun. Untuk itu, Presiden meminta agar bansos dikirimkan langsung ke akun rekening penerima manfaat.
“Jadi proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system, saya kira itu yang kita inginkan,” tandasnya.
Baca Juga: Cepat Kirim Lamaran, BPJS Kesehatan Masih Buka Lowongan Kerja untuk PTT di Seluruh di Indonesia
Mengenai hal tersebut, Mensos menegaskan, pihaknya tengah menyiapkan mekanisme pelaporan yang lebih detail dari penerima bantuan sosial (bansos). Hal ini diharapkan dapat menghindari adanya pemotongan atau penyelewengan bantuan.
“Jadi bukan hanya kami memberikan bantuan tapi ada pelaporan juga untuk penerima bantuan. Sehingga kami harapkan tidak ada lagi yang berusaha memotong karena laporan-laporan itu akan masuk di kami di dalam proses setiap penerimaan bantuan kepada para penerima bantuan,” ujarnya.
Mekanisme tersebut, lanjutnya, akan dimulai pada bulan Februari, sementara pemberian bantuan sendiri akan dilaksanakan mulai bulan Januari.
Baca Juga: Simak Perubahan Skema Bansos Tahun Ini. KPM Jabodetabek Jadi Terima BLT
“Karena Januari harus segera (dimulai), maka pada bulan Februari ada mekanisme yang akan kita perbarui yang lebih mudah namun kita lebih detail untuk melakukannya,” ujarnya.
Selain itu, Mensos juga mengatakan pihaknya akan membuat edaran dan memantau penggunaan bansos tersebut. “Kami akan pantau karena insyaallah bulan Februari kami sudah akan menyiapkan tools/alat untuk kami akan mengetahui uang itu dibelanjakan untuk apa saja,” tegasnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan rencana pemberian bantuan akan dimulai serempak pada awal Januari.
Baca Juga: BBPK Ciloto Cipanas Jadi Pusat Isolasi Pasien Covid-19 di Cianjur, Tersedia 94 Tempat Tidur
"Pada awal Januari kita harapkan keluarga penerima manfaat sudah bisa mendapatkan bantuan langsung, baik itu disalurkan PT Pos maupun bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah,” ujarnya.
Menko PMK meminta kepada seluruh bank himbara (himpunan bank milik negara) untuk mematuhi kesepakatan untuk segera meminta para penerima manfaat mencairkan dana yang sudah diberikan.
“Ketika dana sudah masuk di rekening mereka harus segera diminta untuk diambil, tidak boleh ditahan karena ini digunakan untuk memperkuat daya beli, untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, agar mereka betul-betul bisa terhindar dari dampak buruk dari Covid-19 ini sekaligus untuk mempercepat pemulihan ekonomi,” ujarnya.
Baca Juga: Lakukan 9 Langkah Ini untuk Memastikan Cair Tidaknya BLT BPJS Ketenagakerjaan Anda
Untuk penerima manfaat, Muhadjir meminta agar mematuhi pedoman yang telah diterbitkan oleh Kementerian Sosial dalam menggunakan bantuan yang diberikan, antara lain untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan masalah pangan.
Dalam keterangan persnya, Menko PMK juga menjelaskan mengenai realisasi bansos pada tahun 2020 yang dinilainya sudah berjalan baik, dengan rata-rata capaiannya di atas 90 persen.
“Tinggal beberapa bagian yang belum tuntas yang kita harapkan akhir tahun ini nanti semuanya sudah tuntas,” ujarnya.
Baca Juga: Begini Reaksi Cak Imin Terkait Rencana Penghapusan Guru Menjadi PNS
Pada tahun 2020 telah direalisasikan bantuan sosial antara lain melalui PKH dan bantuan sembako yang juga sudah dilaksanakan sebelum pandemi, serta bantuan khusus untuk menangani dampak sosial dari pandemi yaitu berupa Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
“Semua skema itu sudah selesai pada tahun ini, serapannya rata-rata adalah di atas 90 persen bahkan ada yang sudah 100 persen. Untuk PKH itu sudah 100 persen, untuk BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau Kartu Sembako itu juga sudah 100 persen,” pungkas Muhadjir.***
