Network
“Dan kita juga ada perintah dari Pak Gubernur untuk menyempurkanakan. Kita siap untuk mengubah tapi tidak lebih dari 1juta, karena UMKM sudah beli kain,” katanya.
Kusmana mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dinas Kesehatan Jawa Barat, dan Balai Besar Tekstil perihal polemic masker scuba yang dialaminya.
Baca Juga: Duh Kasihan, Mendadak Dilarang Pusat, 5 Juta Masker Scuba Sudah Kadung Diproduksi Ratusan UMKM Jabar
“Dinkes sudah ada jawaban agar ada sosialisasi dulu cara penggunannya. Tapi dari sisi pelakunya (UMKM), kami tidak ingin sudah jatuh tertimpa tangga, kabanjur cet deuih (tersiram cat juga, red),” katanya.
Bahkan pihaknya juga telah berkonsultasi ke Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan mendapat penjelasan bahwa standardisasi produk dibagi dalam beberapa tipe.
Tipe pertama, terang Kusmana, berdasarkan penjelasan dari Kabiro Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi BSN, soal masker scuba jika mengacu pada peraturan mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI), aturannya masih bersifat sukarela atau tidak wajib.
Baca Juga: Anak Jenuh di Masa Covid, Orang Tua Harus Jadi Sahabat
“Artinya produsen tidak wajib mengiktui ketentuan SNI. Jadi sekarang ketentuannya kita bisa pakai, bisa tidak. Jadi pada dasarnya Satgas Covid pun menyatakan tidak ada masker jenis apapun yang tidak bermanfaat,” terangnya.
Namun, kata dia, tetap harus disosialisasikan soal penggunaan masker mana yang harus digunakan terutama di wilayah zona merah. Jadi ke depan nanti bisa diatur menurut zona wilayah, di mana yang bisa digunakan dan di mana yang tidak.
“Sebetulnya saya dilema, galau Pak. Gubernur bilang kalau sudah bendera putih (meneyrah) baru..,” katanya.
