Network
Literasi News – Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Yunengsih meminta penjelasan dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jawa Barat, Kusmana Hartadji soal upaya yang telah dilakukan Dinas KUK terkait produksi 5juta masker scuba oleh ratusan pelaku UKM yang kini menjadi polemik, menyusul adanya larangan penggunaan masker scuba oleh Satgas Penaganan Covid-19.
“Banyak yang sudah produksi. Kami ingin tahu kajiannya, dilarangnya itu scuba seperti apa,” tanya Yunengsih, dalam rapat audiensi di Gedung DPRD Jabar, 5 Oktober 2020.
Politikus PKB itupun menyayangkan pemerintah pusat yang terbilang telat dalam melakukan kajian. Padahal, masyarakat terutama di sektor UMKM sudah begitu banyak yang memproduksi masker tersebut.
Baca Juga: Buka FESyar 2020 Regional Jawa, Gubernur Khofifah: Jadi Momentum Geliat Pertumbuhan Ekonomi Syariah
“Sayangnya penelaahannya telat. Kalau sejak awal sudah dikawal, mungkin tiddak seperti ini. Dan masyarakat kan masih banyak yang mengandalkan usahanya dari masker scuba ini,” ujar Yusengsih.
Menjawab pertanyaan itu, Kadis KUK Kusmana Hartadji mengakui pihaknya saat ini terjebak dilema mengingat pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sekitar 50miliar untuk pengadaan masker kain ini, yang mayoritas dari bahan scuba.
“Produksi masker tahap satu, Rp10 miliar sudah dilaksanakan,” kata Kusmana yang akrab disapa Tutus ini.
Baca Juga: Pasien Sembuh Covid 19 Melebihi Kasus Positif Baru
Untuk pengadaan tahap II, lanjut dia, sebanyak 8juta masker dibagi menjadi dua model, yakni 5juta untuk masker scuba, dan 3juta masker kain. Menurutnya, masker kain tidak masalah karena masih direkomendasikan oleh Satgas Penanganan Covid-19.
