Network
Literasi News – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jawa Barat dipusingkan dengan aturan Satgas Penanganan Covid-19 soal dilarangnya penggunaan masker scuba sebagai alat pelindung diri dari paparan virus corona baru, SARS-CoV-2 penyebab Covid 19.
Kepala Dinas KUK Jawa Barat, Kusmana Hartadji mengeluhkan masalah itu di depan pimpinan dan para anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Senin 5 Oktober 2020 dalam rapat audiensi.
Kusmana mengatakan, Pemprov Jabar sudah menganggarkan Rp50 miliar untuk pengadaan masker scuba termasuk masker kain yang dikerjakan oleh para pelaku usaha kecil menengah (UKM).
Baca Juga: Tiga Anggota Panwascam di Pecat, Tiga Pelanggaran ASN Direkomendasi ke KASN
Produksi masker tahap I dengan alokasi anggaran Rp10 miliar, lanjut dia, sudah dilaksanakan dan maskernya pun sudah didistribusikan ke masyarakat.
“Pak Gubernur juga mengatakan, memang kebijakan ini berubah-ubah karena kan tidak ada contoh dari pusat untuk penanganan covid. Awalnya masker itu hanya untuk orang sakit, kemudian berubah yang sehat juga harus pakai, terus kemarin ada larangan dari pusat bahwa masker scuba tidak direkomendasikan. Ini menjadi polemik, karena pada saat pengadaan masker yang 5juta itu sudah kita proses pengadaannya,” ungkap Kusmana.
Baca Juga: Anak Jenuh di Masa Covid, Orang Tua Harus Jadi Sahabat
Lanjtnya, pengadaan tahap II sebanyak 8juta masker dengan dibagi menjadi dua model, 5juta untuk masker scuba, dan 3juta masker kain. Menurutnya, masker kain tidak ada masalah karena masih direkomendasikan oleh Satgas Penanganan Covid-19.
“Dan kita juga ada perintah dari Pak Gubernur untuk menyempurkanakan. Kita siap untuk mengubah tapi tidak lebih dari 1juta, karena UMKM sudah beli kain,” katanya.
