Literasi News – Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda menjelaskan, Kartu Peduli Umat Melayani Rakyat (PUMR) merupakan strategi pemenangan politik setiap pasangan calon kepala daerah yang diusung partainya pada Pilkada serentak 2020 ini.
Ada empat jenis Kartu PUMR, yaitu Kartu Petani dan Nelayan, Kartu Wirausaha, dan Kartu Guru Ngaji. Meski model kampanye politik dengan kartu pernah digunakan calon pemimpin lain dan kerap mengundang kritik dari lawan-lawan politik, namun Huda menegaskan bahwa Kartu PUMR mempunyai perbedaan tersendiri.
“Bedanya, Kartiu PUMR ini lebih segemented, spesifik sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat di Jawa Barat. Misalnya kita langsung definisikan kartu petani dan nelayan, karena kita sadari hampir 70 persen profesi masyasrakat kita adalah petani. Yang membedakannya, kita langsung ngomongin petani. Kartu tani isinya subsidi pupuk, benih, bantuan modal. Jadi kartu ini sangat segemented dan sangat realisitis,” terang Huda, di sela Safari Politiknya ke Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Sukabumi, Abu Bakar – Sirojudin, Selasa 3 November 2020.
Baca Juga: Kasus Positif Covid-19 Terus Bertambah, Dinkes Cianjur Targetkan Swab Test sebanyak 27 Ribu Orang
Jadi, lanjut dia, ketika kandidat berbicara soal kesejahteraan petani, tidak lagi menerawang atau menerka-nerka, karena dengan tuntunan Kartu Tani dan Nelayan sudah langsung menohok pada persoalan subsidi pupuk, membantu pembelian solar BBM, dan sejumlah kebutuhan petani nelayan lainnya.
“Juga kartu wirausaha, langsung membidik soal bantuan modal untuk UMKM, pedagang kakilima, pedagang tradisional, langsung fokus pada permasalahan paling mendasar yang harus dibantu pemerintah untuk lima tahun ke depan,” terangnya.
Mengenai aturan mainnya, lanjut Huda, kartu tersebut sekaligus mengikat calon pemilih kepala daerah melalui visi misi pembangunan lima tahun ke depan. Visi misi yang digambarkan dalam bentuk Kartu PUMR akan sangat terukur keberpihakannya kepada publik.
Baca Juga: 119.425 Guru PTK dan Dosen PNS Binaan Kemenag Tak Bakal Dapat Subsidi Gaji
“Yang kedua, kita ngajak masyarakat untuk tidak terjebak politik transaksional. Saya memahami ini juga sebagai langkah untuk edukasi, pendidikan politik sehat bagi masyarakat. Memilih calon jangan sampai terjebak sembako atau uang, tapi pilihlah pemimpin yang punya komitmen kepemimpinan selam lima tahun yang akan datang,” ungkap Huda.
Melalui kartu-kartu tersebut, tegas dia, masyarakat tidak bisa mengelak lagi karena Kartu PUMR akan sangat proporsional disampaikan oleh para calon kepala daerah kepada masyarakat.
Jadi masyarakat akan paham, kalau memilih calon bersangkutan atas dasar komitmenpolitik melalui kartu PUMR, maka dirinya akan mengetahui bahwa Kartu PUMR bisa menjadi harapan bagi dirinya selama lima tahun ke depan, karena postur APBD sudah pasti akan dialokasikan untuk dirinya sebagai petani/nelayan, pelaku wirausaha, atau guru ngaji.
“Target kami, alokasi anggaran pertahun untuk satu kartu Rp100 miliar,” tegasnya.
Baca Juga: BLT BPJS atau BSU Termin II Mulai Dicairkan Awal November ini
Huda menambahkan, selama ini banyak calon kepala daerah yang terpilih, tetapi akhirnya terjebak pada anggaran rutin yang pengalokasiannya tidak berdasarkan pada prioritas. Terlebih besaran APBD-nya yang terbatas, maka kebijakan anggaran yang diambil bupati dan wakil bupati tidak akan ada artinya, dan pembangunan tidak akan berjalan dengan baik.
“Setelah kami analisa, anggaran yang dirumuskan dalam kartu PUMR ini adalah yang paling prioritas, yang paling vital di antara jenis belanja daerah yang lainnya. Maka pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat itu ya seperti ini. Dia bekerja untuk rakyat selama lima tahun untuk menghidupkan petani, nelayan, UMKM, dan mengurusi guru ngaji, saya meyakini kepemimpinannya itu akan masalahat,”pungkas Huda.
Baca Juga: Cepat Daftar, Kartu Prakerja Gelombang 11 Telah Dibuka, Begini Cara Daftar di www.prakerja.go.id
Untuk diketahui, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung tujuh calon kepala daerah, serta mendukung satu calon kepala daerah di Jawa Barat pada Pilkada serentak 2020 ini. ***