Network
Literasi News - Wasekjen DPP PKB Syaiful Huda memberikan keterangan lengkap soal program perjuangan PKB yang tengah ramai diperbincangkan publik yaitu seputar subisidi BBM dan tunjangan ibu hamil.
Hal tersebut disampaikan Huda usai mengisi materi sebagai narasumber dalam Konsolidasi dan Diskusi Aktivis Lintas Generasi bersama sejumlah aktivis 98 yang dilaksanakan Perkumpulan Indonesia Muda (PIM) dan Lingkar Pena Jawa Barat pada Minggu, 10 September 2023 di Mabes Rakyat, Jalan Laswi, Kota Bandung.
Huda menjelaskan ada lima program kerja yang tengah didorong oleh PKB, yang pertama adalah menaikan anggaran dana desa menjadi Rp5 Milyar per-desa, per-tahun.
Baca Juga: Aktivis Politik Bogor Heri Firdaus: 'Pasangan AMIN Punya Kans Besar Menangkan Pilpres 2024'
"Kita akan perjuangkan supaya dana desa naik jadi 5 Miliar per-desa, per-tahun, kita ingin merubah pembangunan dari bawah janga dari atas terus," kata Syaiful Huda kepada wartawan.
Selanjutnya, program kerja yang diperjuangkan oleh PKB adalah menurunkan harga BBM semurah-murahnya bagi pemilik sepeda motor dan angkutan umum.
"Ini kami menyebutnya perbaikan skema subsidi BBM yang selama ini bocor, masih dipake di pabrik-pabrik, masih dipake oleh orang orang yang semestinya tidak menggunakan subsisdi BBM itu," ujar dia.
Ia menjabarkan salah satu jenis BBM yang disubsidi adalah jenis Pertalite, dimana Pertalite yang sekarang harga Rp.10.000 disubsidi sebesar Rp.3.500, namun demikian subisidi ini belum tepat sasaran.
"Yang punya kendaraan roda empat itu pake Pertalite gak pake Pertamax, terus korporasi atau pabrik juga pake juga, artinya tidak tepat sasaran," ujar dia.
Karena itu kata Huda, PKB mendorong perbaikan subsidi harus berbasis segmen, dimana subsidi BBM nantinya hanya untuk pemilik sepeda motor, angkutan umum saja.
"Pemilik sepeda motor di Indonesia ini berjumlah 120 juta, kalau subsidi BBM kita selama ini itu totalnya Rp.261 triliyun kalau subsidinya hanya pemilik sepeda motor dengan 120 juta, misalnya nanti pertalite mau kita turunkan harganya jadi 7.000 itu hanya hanya keluar Rp121 triliyun, artinya efesien subisidi kita gak bengkak, kalau basisnya segmen," jelas dia.
Huda mengkritik sistem subsidi BBM yang digunakan saat ini menggunakan basis pada barang sehingga subsidi bocor tidak tepat sasaran yang semestinya.
Dimana-mana teorinya subsidi itu pada individu bukan kepada barang, kalau kepada barang pasti bocor, kebocorannya tinggi dan penyalahgunaanya pasti tinggi.
"Jadi judulnya bukan gratis, tapi semurah-murahnya, berbasis segmented, hanya untuk pemilik motor dan angkutan umum," jelas dia.
Program kerja yang diperjuangkan PKB selanjutnya adalah listrik gratis bagi masyarakat yang menggunakan KWH dengan daya 450 watt.
Lalu program subisidi pupuk bagi para petani yang lahanya dibawah setengah hektar, lalu ada opsi subsidi 100 persen.
"Lalu tunjangan untuk ibu hamil, kita bisa bayangkan hari ini Indonesia bonus demograsi, tetapi disaat yang sama dibayang-bayangi terjadi stunting, hari ini stunting darurat di Inonesia ini," imbuh dia.
Huda menyebut nggaran untuk penanggulangan stunting itu besar sekali, dimana mencapai triliunan
"Gus Imin dan PKB mendorong untuk menghilangkan stunting di Indonesia, udah diurus sejak dari ibu hamil, karena stunting itu terjadi karena asupan gizi yang didapat oleh ibu hamil," kata dia
"Program kami tunjangan bagi ibu hamil sampe lahir itu kami menghitung potensi APBN kita mampu memberikan tunjangan 6 juta selama kehamilan selaman 9 bulan, semangatnya supaya tidak ada stunting," sambung Huda.
Terakhir program kerja yang diperjuangkan PKB adalah wajib belajar pendidikan dasar menjadi 15 tahun dari yang sebelumnya hanya 9 tahun.
"PKB mentargetkan wajar dikdas kita 15 tahun, artinya apa? SD gratis, SMP gratis, SMA gratis, dan paling tidak kuliah bisa kuliah D3," pungkas Huda.***
