Network
Masalah lain dalan proses input data pemilih Pemilu 2024, kata Balyan banyak data warga yang sudah meninggal tapi masih aktif dan tercatat sebagai peserta Pemilu.
"Harusnya KPU bisa menyederhanakan proses penghapusan data warga yang meninggal dunia dari DP4. Untuk itu pihak KPU harus terus berkoordinasi dengan instansi teknis Pemerintah Daerah," harap Balyan.
Terkait banyaknya data warga yang sudah meninggal dunia yang belum terhapus di SIDALIH, tidak hanya membebankan anggaran dari beban surat suara tetapi proses penetapan DP4 ke DPS, DPS Perubahan dan menjadi DPT membutuhkan waktu dan akan menyebabkan perdebatan panjang.
Selain itu, Lembaga Pemantau Pemilu PKC PMII Jabar juga menyoroti soal Masih banyaknya data ASN, TNI/Polri yang memiliki hak pilih terkait daftar pemilih Pemilu 2024.
Baca Juga: Kemnaker Akan Beri Sanksi Bagi Perusahaan yang Enggan Bayar THR Jelang Hari Raya Keagamaan
Hal ini menindak lanjuti dari temuan Bawaslu terkait adanya 20 ribu anggota TNI dan Polri masuk sebagai pemilih di Pemilu 2024.
"Kami lembaga pemantau pemilu PKC PMII Jawa barat jelas secara tegas mendorong KPU untuk benahi secara berulang proses pemutahiran data pemilih Pemilu 2024," tegas Balyan.
"Jangan sampai Sidalih ini hanya cenderung di paksakan dan merugikan bagi keberlangsungan Demokrasi," pungkas dia.
Untuk informasi, Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu tahun 2024 KPU sudah menyiapkan aplikasi untuk akurasi data pemilih yakni aplikasi yang diberi nama Sidalih singkatan dari Sistem Informasi Data Pemilih.
