Network
Yusril menilai surat yang bersifat “rahasia” namun bocor ke publik itu bukan surat yang didasarkan atas kaidah hukum tertentu, melainkan sebagai kebijakan (policy) belaka sehingga setiap saat dapat diralat setelah mempertimbangkan manfaat mudaratnya.
Yusril berpendapat, meski surat Seskab itu ditunjukan kepada para pejabat pemerintahan, tetapi larangan penyelenggaraan buka puasa bersama itu tidak secara tegas menyebutkan hanya berlaku di internal instansi pemerintahan. Hal tersbut akan berakibat surat berpontensi “diplesetkan” dan diperluas maknanya sebagai larangan buka puasa bersama di masyarakat.
Maka dari itu, Yusril menyarankan agar Sekretaris Kabinet melarat surat yang bersifat rahasia itu dan memberikan keleluasaan kepada pejabat dan pegawai pemerintah serta masyarakat yang ingin menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama.
Ia pun menyebutkan masyarakat yang berseberangan dengan pemerintah mungkin akan memahami dan mengaitkan peniadaan buka bersama ini dengan aneka kegiatan seperti konser musik dan olah raga menghadirkan ribuan orang tidak dilarang oleh pemerintah. Sebaliknya, kegiatan keagamaan dengan jumlah yang hadir terbatas justru dilarang.
Selain itu, Yusril juga khawatir surat Seskab tersebut akan menjadi bahan kritik dan sorotan mengenai aneka kepentingan dalam kegiatan-kegiatan ceramah Ramadhan di berbagai tempat tahun ini.***
