Network
Baca Juga: Prancis Kalahkan Portugal, Pastikan Satu Tiket ke Empat Besar UEFA Nations League
Huda menegaskan, pemerintah pusat tidak akan mempersoalkan optimalisasi pelaksanaan kurikulum-kurikulum tersebut, karena dampak wabah corona ini yang membuat semua hal menjadi darurat. Terlebih untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau sinyal internet karena PJJ sepenuhnya bergantung pada ketersediaan infrastruktur IT.
“Terkait pelaksanaan PJJ yang belum efektif, kita mewajarkan itu. Sekolah tidak lagi harus ada kewajiban melaksanakan 100persen target pendidikan kurikulum,” tegasnya.
Ia pun bertanya kepada para tenaga pendidk yang hadir dalam kegiatan tersebut mengenai capaian pelaksanaan kurikulum pendidiikan di Kabupaten Bandung selama masa pandemi ini.
Baca Juga: SIM Keliling di Sidoarjo Hari Ini, Hanya 2 Jam Saja
Hampir semua guru menjawab pelaksanaan kurikulum rata-rata 40persen. Huda pun mengaku, dirinya memuji jika benar di Kabupetan Bandung mampu mencapai 40persen untuk pelaksanaan kurikulum pendidikan, karena di daerah lain se-Indonesia rata-rata hanya 25 sampai 30persen saja.
“Rata-rata menggunakan opsi yang mana? Darurat semuanya? Saya setuju. Kalau masih ada yang menerapkan kurikulum yang penuh, segera hentikan. Stop saja karena anak pasti depresi, orang tuanya jadi pemarah di rumahnya masing. Tidak ada kewajiban melaksanakan kurikulum penuh, semampunya guru-guru saja,” tegas anggota Fraksi PKB ini.
Baca Juga: Diguyur Hujan Deras Terus Menerus, Banjir dan Longsor Landa Wilayah Selatan Cianjur
Jika di Kabupaten Bandung kebanyakan menggunakan kurikulum adaptasi, berarti sudah sesuai dengan keinginan kemendikbud dan Komisi X DPR.
Ia pun menyayangkan masih adanya sekolah-sekolah, terutama di kota-kota besar yang masih keukeuh memaksakan menggunakan kurikulum 2013, karena berisiko menjadi tekanan secara psikologis bagi siswa, orang tua, termasuk gurunya itu sendiri.
