Network
Literasi News – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sepakati dikembalikannya kewenangan pemangku kebijakan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat kepada Pemerintah Daerah.
Hal tersebut rupanya diklaim mempersulit langkah pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan ataupun tindakan, lantaran wewenang pendidikan tingkat SMA ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui wilayah Kantor Cabang Dinas (KCD).
Sebelumnya , maraknya kasus yang melibatkan para pelajar ditingkat itu banyak terjadi. Bahkan kasus yang terbilang sudah kelewat batas, seperti aksi kekerasan hingga tawuran antar kelompok yang menimbulkan korban jiwa.
Baca Juga: Segera Bebas, Inilah Vonis Anas Urbaningrum dalam Sejumlah Kasus Termasuk Mega Proyek Hambalang
Hal itu, membuat kepala daerah meminta kewenangan tata kelola yang saat ini terjadi menjadi ranah KCD Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilepas dan dikembalikan ke tingkat kabupaten/kota.
"Saya cenderung setuju, secara pribadi. Karena dulu waktu saya jadi Wali Kota Bandung lebih dekat koordinasi teknisnya, pada saat pindah ke provinsi, memang agak jauh," ucap Ridwan Kamil, Sabtu 1 April 2023.
Ridwan Kamil menyebut dengan adanya sejumlah kasus yang melibatkan pelajar itu, harus dapat dicegah dengan meningkatkan kualitas pendidikan masing-masing satua pendidikan.
Baca Juga: Profil Dito Ariotedjo Sosok Menpora Baru yang akan Dilantik Presiden Jokowi Gantikan Zainudin Amali
