Network
“Bahkan hasil Asesmen Nasional 2021 menyebutkan jika satu dari dua peserta didik Indonesia tidak mampu memenuhi minimum kompetensi dasar literasi. Sedangkan, dua dari tiga peserta didik Indonesia tidak mampu memenuhi minimum kompetensi dasar numerasi,” ujarnya.
Selain kemampuan dasar siswa, lanjut Huda pengelolaan pendidikan nasional juga masih belum lepas dari persoalan menahun terkait guru honorer.
Saat ini program sejuta guru honorer menjadi pergawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) belum juga tuntas.
“Kendala utama penuntasan program ini adalah tarik ulur penanggung jawab beban pegawai antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah jika guru honorer menjadi PPPK. Artinya ini masalah anggaran, padahal anggaran pendidikan ini terus naik dari tahun ke tahun,” katanya.
Besarnya anggaran pendidikan, kata Huda juga tidak berkorelasi langsung dengan tingkat akses pendidikan bagi anak usia didik di Indonesia.
Riset yang dilakukan Harian Kompas menjadi indikator betapa akses untuk menempuh pendidikan tinggi di Indonesia kian sulit.
“Fakta ini tentu sebuah ironi jika melihat besaran anggaran pendidikan yang dialokasikan dari APBN dari tahun ke tahun. Maka di sini perlu dipastikan agar alokasi anggaran pendidikan benar-benar untuk fungsi pendidikan,” katanya.
Baca Juga: Pemilih Pemula Menjadi Rebutan Dalam Pemilu, Diharapakan Bisa Bersikap Rasional, Bukan Transaksional
Politisi PKB ini mengungkapkan secara umum Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menjelaskan penggunaan alokasi anggaran pendidikan Rp608,3 triliun di tahun 2023.
Diantaranya dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat Rp233,9 triliun, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp305 triliun, dan pembiayaan Rp69,5 triliun.
