Literasi News - Menjelang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah, yang dimulai pada Januari 2021 mendatang, pemerintah melalui rapat koordinasi secara nasional telah merekomendasikan 10 poin untuk kesiapan PTM tersebut.
Pemerintah pusat dan daerah mulai berfokus pada persiapan infrastruktur, protokol kesehatan (Prokes), sosialisasi prokes, dan sinergi antara dinas pendidikan dengan dinas kesehatan serta gugus tugas covid 19 di daerah untuk penyiapan PTM.
"Itu rekomendasi pertama," ujar Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, Senin 30 November 2020.
Baca Juga: Jujur Dengan Kondisinya terkait Corona, Dua Ketua Ormas Islam Ini Menuai Pujian
Namun tegas Huda, jika sekolah belum mampu memenuhi infrastruktur dan protokol kesehatan yang sesuai standard operational procedure (SOP), jangan dipaksakan, sekolah harus menunda PTM dengan tetap menjalankan pembelajaran secara daring.
"Kedua, pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah didukung DPRD dan DPR RI harus mulai mengarahkan politik anggaran ke pendidikan, terutama persiapan infrastruktur buka sekolah demi mencegah sekolah menjadi kluster baru," katanya.
Huda mengatakan, menyiapkan infrastruktur Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di sekolah memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu butuh dukungan dana dari pemerintah.
Baca Juga: Baru Ketemu Said Aqil, Mahfud MD akan lakukan tes usap
"Kalau daerah belum siap, maka tunda dulu buka sekolah, meskipun di daerah itu zonanya hijau," katanya.
Ketiga, lanjut Huda, APBN dan APBD dapat dianggarkan untuk Tes Swab bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan sebelum memulai pembelajaran tatap muka di sekolah.
Sedangkan tes swab untuk peserta didik dapat dilakukan secara acak, namun biayanya juga dibebankan pada APBD dan APBN tahun anggaran 2020/2021.
"Keempat, pembukaan sekolah ditentukan oleh kesiapan semua pihak. Daerah siap, sekolah siap, guru siap, orangtua siap dan siswa siap, kalau salah satu tidak siap, maka tunda buka sekolah meskipun zonanya berstatus hijau," terangnya.
Baca Juga: Jadi Trend, Ikuti Yuk Model Baju Tidur Ala Nagita Slavina
Poin kelima, Dinas Pendidikan memandu seluruh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di level sekolah untuk memilih materi-materi yang akan diberikan saat PTM dan PJJ, karena siswa akan masuk bergantian.
Dijelaskan, sebaiknya materi PTM adalah materi dengan tingkat kesulitan tinggi dan membutuhkan bimbingan guru secara langsung, sedangkan materi PJJ adalah materi yang anak bisa belajar secara mandiri.
"Kepala Sekolah harus memastikan porsi materi tersebut dalam supervisi. Kalau MGMP dan sekolah belum siap, maka tunda buka sekolah yang bersangkutan," tegasnya.
Baca Juga: Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda; Empat Pilar Harus Jadi Satu Nafas Dalam Kehidupan Berbangsa
Keenam, Pemerintah Daerah dan sekolah untuk tidak langsung pembelajaran tatap muka (PTM) dengan separuh jumlah siswa, tetap disarankan untuk memulai ujicoba PTM dengan sepertiga siswa, baik siswa SMA/SMK/SMP dimulai dari kelas paling atas.
Jika peserta didik patuh pada protokol kesehatan, maka sekolah bisa menyelanggarakan simulasi untuk siswa di kelas bawahnya.
"Jangan memulai PTM tanpa ujicoba terlebih dahulu," tegasnya.
Baca Juga: Penemuan Mayat Dalam Koper di Mekah, Polisi Arab Saudi Tangkap 2 Orang WNI
Poin ketujuh, anak sekolah tingkat PAUD untuk sementara disarankan untuk tidak masuk sekolah anak pada bulan januari 2021, mengingat masih tingginya angka penderita covid.
"Karena anak-anak masih sangat rentan terhadap virus. Dikhawatirkan bagi pengajar akan kesulitan dalam melakukan pengawasan," Huda
Kedelapan, Satgas Covid Daerah harus melakukan sosialisasi Protokol Kesehatan yang sesuai SOP, AKB, seperti langkah-langkah pertolongan pertama apabila ada yang terpapar Covid di sekolah, yaitu guru, siswa dan pemangku kepentingan dilingkungan sekolah dan harus ada Jaminan perawatan kesehatan bagi yang terpapar setelah sekolah dibuka.
Baca Juga: Selamat Kim Seon Ho Mentor Tegas “Start-Up” Mendapatkan Penghargaan AAA 2020
"Yang kesembilan, peran serta komite sekolah sebagai moderator dari pihak sekolah kepada OTM, apakah diizinkan untuk penggalangan pengadaan fasilitas alat Keselamatan Kesehatan Siswa (AKKS) atau protokol kesehatan sesuai dengan SKB empat menteri," kata Huda.
Terakhir, Dinas Pendidikan, Sekolah dan Orangtua siswa khususnya jenjang SMP, SMA, dan SMK perlu mengantisipasi untuk melakukan pengawasan pada saat para siswa pulang dari sekolah.
"Ini untuk membatasi agar siswa tidak terlalu lama berada di luar rumah, langsung pulang ke rumah setelah sekolah selesai," pungkasnya.***