"Kalau yang tergabung di Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah Jawa Barat, terus aktif memperjuangkan 9 CDOB. Yang sudah kira-kira mendekati kesiapannya ada lima,” tutur Holil pada tim Humas Jabar.
Selain untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat dan tata kelola pemerintahan, menutur Holil, pemekaran wilayah juga untuk mengembangkan potensi daerah, termasuk ekonominya. Dengan demikian, akan menyukseskan pembangunan Jabar.
Baca Juga: Status Gunung Merapi Siaga, Pemda di Wilayah KRB agar Menyiapkan Mitigasi Bencana
"Jabar ini hampir semua daerah punya potensi. Ini bisa digali untuk mengembangkan daerah itu. Ada kawasan wisata, kawasan industri, atau kawasan yang bernilai ekonomi. Kalau dikaji dan dikelola dengan benar, saya yakin penambahan kabupaten/kota pemekaran di Jabar tidak akan ada yang gagal," tuturnya.
Dengan adanya 9 CDOB itu, maka total ada 12 CDOB yang diajukan Pemprov Jabar ke pemerintah pusat. Tiga daerah sebelumnya ialah Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Garut Selatan, dan Kabupaten Sukabumi Utara.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam sebuah webinar di Universitas Paramadina pada Rabu, 14 Oktober 2020 lalu menyatakan, pemekaran wilayah menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan pembangunan daerah di Jabar. Selain itu, secara ekonomi, dalam pemerintahan ada ketidakadilan fiskal terhadap Jabar dari pemerintah pusat. Hal itu berpengaruh terhadap pelayanan publik dan penggerakan ekonomi. "Idealnya, Jabar punya 40 daerah kabupaten/kota," kata Ridwan. ***