Network
"Pemerintah Daerah melalui gubernur atau bupati/wali kota masih dapat mengusulkan pembentukan Tim Uji Kelayakan kepada Lembaga Uji Kelayakan untuk menjadi Tim Uji Kelayakan daerah," jelasnya.
Dibentuknya LUK dan Tim Uji Kelayakan ini, kata Ary, merupakan jawaban atas kekhawatiran publik terkait hilangnya KPA.
Baca Juga: Proses Pencairan Tahap III Bantuan Pesantren & Pendidikan Keagamaan Rp578,62 M mulai Pekan Depan
Bahkan dengan kebijakan baru ini pemerintah provinsi ataupun Kabupaten/Kota dapat mengusulkan dibentuknya lebih dari satu Tim Uji Kelayakan guna mempercepat proses penilaian kelayakan lingkungan bagi para pengusaha yang mengajukan Izin Berusaha.
"Sebelumnya tiap provinsi atau kabupaten/kota hanya dimungkinan untuk dapat membentuk satu KPA saja. Hal ini menjadi salah satu bottleneck (hambatan) lambatnya pengurusan izin lingkungan yang memperlambat pengurusan izin berusaha di Indonesia," terangnya.
Isu lainnya, lanjut dia, soal kekhawatiran publik atas terbatasnya akses untuk mendapatkan informasi kelayakan lingkungan hidup terhadap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
Baca Juga: Komisi X : Hibah Pariwisata Rp3,3 Triliun Bisa Ungkit Pariwisata Daerah
"Pada peraturan sebelumnya masyarakat hanya bisa mengakses hasil akhir keputusan Amdal. Namun dengan terbitnya UUCK ini sistem informasi disusun lebih baik melalui sistem elektronik yang akan dibangun oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak hanya bisa mengakses hasil akhirnya, namun juga dapat mengakses prosesnya," jelas Ary.
Terakhir isu soal pelemahan penegakan hukum lingkungan di bawah UU Cipta Kerja. Menurutnyas isu itu juga tidak benar. Iapun menjelaskan, bahwa pengintegrasian izin lingkungan ke dalam perizinan berusaha, justru akan lebih memperkuat penegakan hukum lingkungan.***
