Maka dari itu, untuk menyelesaikan persoalan, Yusman menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi akan hal ini. Sebab, hampir di semua kabupaten/kota memiliki masalah yang sama.
"Jadi kita akan lakukan pencatatan secara manual. Setelah aplikasinya mumpuni baru dipakai. Karena sasarannya sangat banyak saat ini juga baru 50 persen," tandasnya.***