Network
“Kemensos akan bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia menyalurkannya kurang lebih tanggal 4 Januari. Kita berharap satu minggu bisa kelar di seluruh Indonesia,” katanya.
Baca Juga: Jadwal Samsat Keliling Purbalingga Hari Ini, Senin 4 Januari 2021, Ada di 3 Tempat
Risma pun sudah menginstruksikan jajarannya di Kemensos untuk bekerja non stop. Hal ini untuk memastikan agar ketiga bansos tersebut dapat disalurkan serentak di seluruh Indonesia.
“Kita tidak ada libur. Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat (KPM),” kata Risma usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara Selasa 29 Desember 2020.
Mengutip arahan Presiden, Risma menyatakan, ada kebutuhan untuk segera mencairkan bansos kepada KPM di daerah. Hal ini karena dana bansos berdampak signifikan terhadap perputaran roda perekonomian di daerah.
Baca Juga: Jadwal Samsat Keliling Madiun Hari Ini, Senin 4 Januari 2021
“Misalkan bansos sembako itu rata-rata 1 bulannya senilai Rp3,76 triliun. Kalau dibagi 514 kabupaten/kota, kurang lebih ada sekitar Rp60 miliaran di daerah. Ini berputar untuk pemenuhan kebutuhan permakanan, kebutuhan pokok. Jadi membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun,” katanya.
Presiden Joko Widodo meminta agar bansos segera disalurkan di awal bulan Januari. Dengan demikian, bansos diharapkan akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.
“Saya sudah sampaikan ini pada Pak Menko tapi ini ada Bu Mensos, Januari awal harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya dikutip Literasinews dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI.
Baca Juga: Di Sumedang Buat e-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Cukup Via Online SilaSidakep Berikut Caranya
Presiden juga menginstruksikan agar bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, terutama di Jabodetabek, selanjutnya diberikan dalam bentuk tunai melalui pos atau bank.
“Jadi jangan sampai mundur. Bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan,” jelasnya.
Jokowi mengungkapkan pada APBN tahun 2021, anggaran sebesar Rp110 Triliun telah disiapkan oleh pemerintah untuk melanjutkan program perlindungan sosial.
