Literasi News - Sebanyak 21 Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari Provinsi Jawa Barat dan Banten diamankan Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Mereka dijanjikan akan bekerja di Qatar.
Hal itu terungkap ketika Satgas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor PT. ATT atau LPK SAA di Bandung Jawa Barat pada 8-9 Januari 2021. Saat itu Satgas menemukan ada 21 calon TKI asal Jabar dan Banten telah mendaftar untuk bekerja di Qatar.
Dikutip Litersinews dari laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan, Satgas yang melakukan sidak merupakan gabungan unsur Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (Direktorat PPTKLN) Kemnaker, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat dan UPT BP2MI Jawa Barat.
Baca Juga: Jadwal Samsat Keliling Kediri Hari Ini, Senin 11Januari 2021
Dirjen Binapenta dan PKK, Kemnaker Suhartono mengatakan sidak ini merupakan respon cepat Kemnaker atas informasi dari Atase Ketenagakerjaan Qatar. Dari laporan, terdapat iklan beredar di masyarakat mengenai lowongan kerja di Negara Qatar dengan tawaran gaji yang menggiurkan baik sebagai pekerja formal maupun informal sebagai PLRT.
Dirjen mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada terhadap bujuk rayu untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah. "Pastikan penempatan PMI keluar negeri melalui Dinas Ketenagakerjaan di Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) setempat," katanya.
Sementara, Eva Trisiana, Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri menambahkan, permasalahan ini sering terjadi, sehingga perlu adanya peran dari seluruh stakeholders.
Baca Juga: Jadwal SIM Keliling Tegal Hari Ini, Senin 11 Januari 2021, Ada di 3 Tempat
Apabila ada proses penempatan TKI yang diketahui dilaksanakan bukan oleh P3MIuntuk melaporkan kepada Kemnaker atau Disnaker setempat. Begitu pula kalau prosesnya janggal seperti meminta uang administrasi berlebih atau dengan tawaran upah yang tinggi.
Eva juga menekankan penempatan TKI sektor domestik ke Negara Qatar yang merupakan Negara Timur Tengah masih dilarang dan ditutup. Itu sesuai Kepmenaker No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara Kawasan Timur Tengah.
Dalam pemeriksaan lanjutan, diduga perusahaan itu melakukan aktifitas layaknya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Padahal mereka tidak memiliki SIP3MI karena hanya sebuah yayasan yang izinnya terdaftar sebagai organisasi di Bidang Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan.
Baca Juga: Kemenaker Kembalikan Sisa Anggaran BSU atau BLT BPJS Ketenagakerjaan ke Kas Negara, Ini Penjelasanya
Sidak gabungan dipimpin oleh Kasubdit Perlindungan TKI Kemnaker, Muhammad Ridho Amrullah dan Kepala Bidang Penempatan Disnaker Provinsi Jabar sekaligus sebagai anggota Tim Satgas Pelindungan PMI Jabar Rudi Rudibillah.
Tim awalnya mendapatkan informasi akan ada pemberangkatan 21 orang calon TKI yang diduga akan bekerja secara nonprosedural ke negara Qatar pada pertengahan Januari 2021 dengan iming iming bekerja di restoran, hotel, cafe atau sebagai perawat.
“Calon PMI baik laki-laki atau perempuan yang akan diberangkatkan diduga untuk bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Negara Qatar, karena belum memiliki kompetensi sebagai pekerja perhotelan, restoran sesuai dijanjikan,“ kata Ridho.
Baca Juga: Apa Bedanya PSBB dengan PPKM yang Mulai Diterapkan 11 Januari 2021? Ini Detilnya
Di lokasi sidak, ditemukan kelengkapan dokumen calon TKI dan Surat Izin Perusahaan. Selain itu ditemukan dokumen formulir dan hasil medical check-up dari 19 Calon TKI yang akan diberangkatkan. Lokasi perkantoran tidak dilengkapi papan nama sebagaimana layaknya Kantor atau lembaga penempatan pada umumnya.
’Hal ini mengindikasikan lembaga tersebut akan mudah berpindah tempat atau membubarkan diri untuk melepas tanggungjawabnya ketika telah menempatkan para PMI,“ katanya.
Kepala Bidang Penempatan, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, Rudi Rudibillah mengatakan pihaknya akan mendukung langkah Pemerintah Pusat untuk pencegahan penempatan TKI Non Prosedural. "Kami akan menangani secara langsung kasus ini dan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk tindak lanjutnya," katanya.***