Literasi News - Pemerintah telah menetapkan jumlah penerima Bansos Tunai atau BLT Kemensos akan disalurkan kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal tersebut dikarenakan jumlah realisasi BLT Kemensos pada tahun 2020 hanya mencapai sekitar 18 juta penerima manfaat.
Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK) Muhadjir Effendy, seusai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 29 Desember 2020.
“Karena itu nanti bantuan sosial tunai itu akan disalurkan pada 18 juta keluarga penerima manfaat. Kenapa kok tidak 20 juta? Memang ternyata target pada 2020 hanya mencapai 18 juta,” ujar Muhadjir.
Baca Juga: Lebih Cepat dari Rapid Antigen, 100 Unit GeNose C19 Bisa Tes Covid-19 Sampai 12Ribu orang Perhari
Ia juga mengatakan bantuan sosial di wilayah Jabodetabek yang tahun ini menggunakan skema bantuan berupa sembako, pada tahun 2021 akan diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Nantinya BLT akan diantar langsung oleh tenaga dari PT Pos ke rumah masing-masing penerima manfaat, sehungga tak perlu datang ke kantor POS.
“Jadi tidak perlu datang ke kantor Pos karena nanti kalau datang ke kantor Pos kita khawatirkan nanti timbul kerumunan. Karena itu akan diantar ke masing-masing alamat dengan teknik yang sudah diatur oleh Ibu Mensos, Ibu Risma,” papar Menko PMK.
Baca Juga: Positif Covid-19, Aa Gym Meminta Doa Kepada Seluruh Masyarakat
Pemerintah telah memastikan akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) secara serempak mulai awal Januari 2021. Hal ini dilakukan untuk memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat sekaligus untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
“Rencana pemberian bantuan akan dimulai secara serempak pada awal Januari. Pada awal Januari nanti kita harapkan keluarga penerima manfaat sudah bisa mendapatkan bantuan langsung, baik itu yang disalurkan melalui PT Pos maupun melalui bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah (bank himbara),” ujarnya.
Dikutip Literasinews dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, Menko PMK meminta kepada seluruh bank himbara (himpunan bank milik negara) untuk mematuhi kesepakatan untuk segera meminta para penerima manfaat mencairkan dana yang sudah diberikan.
Baca Juga: Keren, UNPAD Ciptakan Rapid Test Antigen CePAD Untuk Tekan Penularan Covid
“Ketika dana sudah masuk di rekening mereka harus segera diminta untuk diambil, tidak boleh ditahan karena ini digunakan untuk memperkuat daya beli, untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, agar mereka betul-betul bisa terhindar dari dampak buruk dari COVID-19 ini sekaligus untuk mempercepat pemulihan ekonomi,” ujarnya.
Untuk penerima manfaat, Muhadjir meminta agar mematuhi pedoman yang telah diterbitkan oleh Kementerian Sosial dalam menggunakan bantuan yang diberikan, antara lain untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan masalah pangan.
“Yang penting lagi, Bapak Presiden tadi sudah wanti-wanti untuk tidak digunakan membeli rokok. Sekali lagi, jadi bantuan ini tidak boleh sama sekali untuk digunakan membeli rokok,” tegasnya.
Baca Juga: Liga Inggris Pekan 16 Dini Hari Nanti, 5 Laga akan Dimainkan. Berikut Jadwal dan Siaran Langsungnya
Dalam keterangan persnya, Menko PMK menegaskan pada tahun 2021 bansos akan berjalan seperti biasa dengan skema yang sama dengan tahun sebelumnya.
Dalam keterangan persnya, Menko PMK juga menjelaskan mengenai realisasi bansos pada tahun 2020 yang dinilainya sudah berjalan baik, dengan rata-rata capaiannya di atas 90 persen.
“Tinggal beberapa bagian yang belum tuntas yang kita harapkan akhir tahun ini nanti semuanya sudah tuntas,” ujarnya.
Baca Juga: Ini 9 Aturan Tambahan bagi Penerbangan Selama masa Libur Natal dan Tahun Baru
Pada tahun 2020 telah direalisasikan bantuan sosial antara lain melalui PKH dan bantuan sembako yang juga sudah dilaksanakan sebelum pandemi, serta bantuan khusus untuk menangani dampak sosial dari pandemi yaitu berupa Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
“Semua skema itu sudah selesai pada tahun ini, serapannya rata-rata adalah di atas 90 persen bahkan ada yang sudah 100 persen. Untuk PKH itu sudah 100 persen, untuk BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau Kartu Sembako itu juga sudah 100 persen,” pungkas Muhadjir.***