Network
Literasi News – Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengakui bahwa tren pelibatan anak dalam aksi unjurasa semakin naik. Fenomena ini terlihat dari aksi-aksi unjukrasa tahun lalu yang melibatkan anak-anak SMK (STM).
Menurutnya hal itu merupakan konsekuensi dari era digitial, di mana arus informasi begitu kuat dan sarana komunkasi yang begitu mudah dan terbuka, seperti melalui media sosial, yang kemudian menyeret mereka ke arah demokrasi jalanan.
“Kalau kita lihat tren ini makin naik. Tahun lalu fenomena teman-reman anak STM, SMK itu. Kemudian tahun ini ada anak-anak SMP, bahkan anak SD juga terlibat. Ini konsekuensi dari kita memasuki demokrasi digital, di mana arus informasi begitu kuat. Dan sayangnya demokrasi digital ini membawa ke demokrasi jalanan yang tentu saja tidak bagus,” urai Huda, dalam program SAPA Indonesia Pagi Kompas TV, Kamis 15 Okotpber 2020.
Baca Juga: Proses Pencairan Tahap III Bantuan Pesantren & Pendidikan Keagamaan Rp578,62 M mulai Pekan Depan
Anggota Fraksi PKB ini mendorong semua pihak untuk melakukan proteksi atau perlindungan anak dari level sekolah harus ditegakkan secara maksimal.
Keterlibatan anak dalam aksi unjukrasa tersebut merupakan contoh lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak sehingga dengan mudah ikut serta dalam aksi.
“Pada konteks regulasi, anak-anak tidak boleh menyampaikan aspirasinya melalui demokrasi jalanan. Karena itu kita dorong supaya persoalan ini diatur dengan baik oleh penegak hukum, dan instrumen pendidikan kita,” katanya.
Baca Juga: UU Cipta Kerja Pangkas Jalur Perijinan AMDAL Perlindungan Lingkungan, Ini Penjelasannya
Ke depan, lanjut Huda, pelibatan anak dalam demokrasi jalanan harus dihentikan. Namun pemerintah beserta pihak-pihak yang berkaitan harus turun tangan, terutama dalam mengarahkan informasi, psikologi soisal anak milenial yang semakin ingin menunjukkan sikap independensinya.
