Tahapan KPU Berpotensi Dibawa ke Ranah Hukum, Divisi Hukum KPU Harus Cermat, dan Mencatat Setiap Peristiwa

Literasi News - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin meminta jajaran divisi hukum KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat untuk cermat dan mencatat setiap peristiwa tahapan.

Menurutnya hal itu perlu dilakukan karena setiap tahapan KPU berpotensi untuk dibawa ke proses hukum. Oleh karena itu setiap peristiwa tahapan harus dicatat.

Hal itu ditegaskan Afifuddin saat Rapat Kerja Persiapan Advokasi/Sengketa dengan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, secara luring digelar di Aula Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, akhir pekan kemarin.

Baca Juga: Kemenkes Tutup Kran Impor Alkes Tempat Tidur Pasien Rumah Sakit, Dorong Produksi Alkes UMKM Dalam Negeri

Hadir mendampingi Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Hukum dan Pengawasan Internal se Provinsi Jawa Barat, secara luring dan daring.

Dilansir literasinews dari laman resmi kpu.go.id. Afifuddin mendorong agar jajaran penyelenggara KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk terus meningkatkan pemahaman hukum, agar lebih progresif dalam mendukung tugas.***